Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021
P. 139
Pertama, UU No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang juga mengatur
pekerja di sektor maritim. Padahal konvensi ILO tidak mengakui pelaut sebagai pekerja migran.
Dalam Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their
Families (ICRMW) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 1990 hanya mengatur pelaut yang
bekerja di laut teritorial.
Sementara pelaut Indonesia kebanyakan bekerja di laut bebas. Dengan di konvensi HAM itu tidak
memberikan pengaturan khusus atau tidak mengakui pelaut di laut bebas sebagai pekerja
migran.
Kedua, UU No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan,
dan Petambak Garam tidak sesuai dengan Konvensi ILO.
Dalam UU, definisi nelayan adalah mata pencaharian yang melakukan penangkapan ikan.
Sementara di Konvensi ILO, " fisher " adalah semua orang yang dipekerjakan atau terlibat di
dalam kapasitas apapun di atas kapal ikan.
International Maritime Organization (IMO) juga membedakan pekerja di kapal niaga dan di kapal
ikan.
Ketiga, UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 64 memberikan
penamaan yang berbeda dengan konvensi internasional. Istilah pelaut awak kapal tidak dikenal
oleh konvensi internasional. Demikian pula pelaut perikanan.
Konvensi internasional menggunakan kata seafarer atau seaman yang berarti semua pelaut baik
kapal niaga atau pelaut kapal ikan.
"Kami mencoba memperbaiki dalam pasal 64 dengan rancangan PP yang masih dalam tahap
persiapan dengan istilah lain," ungkapnya.
Keempat, dalam Konvensi Standards of Training Certification and Watchkeeping for Fishing
Vessel Personnel tahun 1995 (STCW-F) digunakan istilah fishing vessel personnel yang
diterjemahkan dalam Perpres No.18/2019 sebagai awak kapal penangkap ikan.
Menurutnya, penggunaan istilah dalam Perpres tersebut perlu diperbaiki lantaran " fishing " yang
digunakan dalam konvensi bukan berarti penangkap ikan, tetapi perikanan.
Alhasil, Perpres No.18/2019 yang mengesahkan konvensi tersebut hanya memberlakukan
standardisasi pelatihan bagi awak kapal perikanan.
138
