Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021

Judul Dampak Aturan Upah Buruh: Roda Ekonomi Terganggu
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Aturan Upah Buruh
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210218070140-92-
607658/dampak-aturan-upah-buruh-roda-ekonomi-terganggu
Jurnalis Dinda Audriene
Tanggal 2021-02-18 07:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Adriani (Serdirjen Perhubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Kemenaker)
"Permenaker ini dibuat agak perusahaan yang terdampak covid-19 tidak membuat keputusan
sepihak terkait hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hal pengupahan,"

neutral - Adriani (Serdirjen Perhubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Kemenaker) "Dalam
hal terjadi penyesuaian upah, maka itu bukan berarti pengurangan upah. Tetapi, penyesuaian
upah dengan waktu kerja yang juga tidak normal. Dapat terjadi pengurangan jam kerja atau
perusahaan tidak beroperasi sama sekali,"

neutral - Fithra Faisal Hastiadi (Ekonom Universitas Indonesia (UI)) "Bisa juga lebih dari itu
karena buruh semakin mengencangkan ikat pinggang,"

neutral - Josua Pardede (Ekonom Bank Permata) "Konsumsi buruh turun, khususnya buruh yang
bekerja di industri-industri padat karya yang disebut dalam aturan Kementerian Ketenagakerjaan
itu,"

neutral - Nining Elitos (Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)) "Kalau upah,
jauh dari layak. Ini pikir, ini justru semakin menurunkan kualitas hidup orang. Mereka harus
kontrak rumah, bayar cicilan rumah, biaya transportasi, kredit motor,"

neutral - Benny Soetrisno (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang
Perdagangan) "Saya sepakat bahwa upah tersebut akibat covid-19 harus dimusyawarahkan
antara pekerja dan manajemen. Ini win-win,"

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan mengizinkan industri padat karya yang terdampak pandemi covid-
19 melakukan penyesuaian upah buruh sampai 31 Desember 2021. Kebijakan itu tertuang dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan
pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

130