Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021

DAMPAK ATURAN UPAH BURUH: RODA EKONOMI TERGANGGU

Kementerian Ketenagakerjaan mengizinkan industri padat karya yang terdampak pandemi covid-
19 melakukan penyesuaian upah buruh sampai 31 Desember 2021.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19).

Namun, penyesuaian upah hanya bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha
dan buruh. Kemudian, ada beberapa kriteria industri padat karya yang bisa melakukan
penyesuaian upah.

Kriteria itu, antara lain memiliki buruh minimal 200 orang dan persentase biaya tenaga kerja
dalam biaya produksi minimal 15 persen.
Sektor industri padat karya yang dapat melakukan penyesuaian upah pun terbatas pada
makanan, minuman, dan tembakau, tekstil dan pakaian jadi, kulit dan barang kulit, alas kaki,
mainan anak, dan furnitur.

"Permenaker ini dibuat agak perusahaan yang terdampak covid-19 tidak membuat keputusan
sepihak terkait hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hal pengupahan," tulis Serdirjen
Perhubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Kemenaker Adriani kepada CNNIndonesia.com,
Kamis (18/2).
"Dalam hal terjadi penyesuaian upah, maka itu bukan berarti pengurangan upah. Tetapi,
penyesuaian upah dengan waktu kerja yang juga tidak normal. Dapat terjadi pengurangan jam
kerja atau perusahaan tidak beroperasi sama sekali," lanjut dia.

Kebijakan ini tentu akan merugikan buruh. Jika terjadi penyesuaian upah karena jam kerja atau
pun perusahaan berhenti beroperasi, maka kantong mereka akan semakin kempes di tengah
pandemi covid-19. Paling parah, pendapatan mereka benar-benar hilang.

Menanggapi hal ini, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi menyebut industri
memang menderita selama masa pandemi ini. Namun, bukan berarti pemerintah harus
mengeluarkan kebijakan seperti ini. Sebab, buruh bakal semakin mengencangkan ikat pinggang
mereka.

Yang paling jelas, konsumsi buruh akan turun. Jumlah penurunannya diprediksi sejalan dengan
potongan upah jika jam kerja dikurangi oleh perusahaan. "Bisa juga lebih dari itu karena buruh
semakin mengencangkan ikat pinggang," kata Fithra kepada CNNIndonesia.com, dikutip Kamis
(18/2).

Penurunan konsumsi buruh otomatis akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi rumah
tangga nasional. Ujung-ujungnya, bakal mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional.
"Bicara konsumsi, konsumsi kan menjadi kontributor terbesar untuk ekonomi," ucap Fithra.

Dengan kata lain, dampak dari kebijakan pengupahan industri padat karya di masa pandemi ini
bukan hanya pada buruh, tapi juga ekonomi secara keseluruhan. Padahal, pemerintah sedang
berupaya membangkitkan lagi ekonomi domestik pasca dihantam pandemi covid-19.

Menurut Fithra, Kemenaker salah menerbitkan kebijakan. Seharusnya, pemerintah memberikan
insentif kepada industri untuk membantu manajemen membayar upah ke buruh.

"Upah ini tidak naik saja bisa masalah, apalagi kalau turun. Intervensi pemerintah, tidak boleh
diturunkan. Pemerintah bisa kasih ke industri, misalnya industri menanggung 75 persen, sisanya
pemerintah," ujarnya mencontohkan.
131