Page 2 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021
P. 2

Newstrend Ketenagakerjaan

                                                 19 Februari 2021


                                                    Berita Terbaru

               60

               50

               40
                                                      Positif; 50

               30

               20                                                                 Negatif; 9

               10


                0
                                      Positif                                   Negatif



                                                  NEWSTREND

               Judul          :  Sah, Pengusaha Boleh Pangkas Upah

               Sentimen  :  Positif


              Ringkasan


              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  telah  meneken  Permenaker  Nomor  2/2021
              tentang  Pelaksanaan  Pengupahan  pada  Industri  Padat  Karya  Tertentu  dalam  Masa

              Pandemi  Covid-19  dan  mulai  berlaku  sejak  15  Februari  hingga  31  Desember  2021.

              Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pelindungan dan mempertahankan
              kelangsungan bekerja pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha pada industri

              padat karya tertentu selama pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi korona.

              Industri padat karya tertentu yang diperbolehkan melakukan penyesuaian upah adalah

              yang punya pekerja paling sedikit 200 orang dan persentase biaya tenaga kerja minimal

              15%.  Bidang  usahanya  meliputi  industri  makanan,  minuman,  dan  tembakau  industri
              tekstil dan pakaian jadi, industri kulit dan barang kulit, industri alas kaki, industri mainan

              anak dan industri furnitur. Ruang lingkup pelaksanaan pengupahan pada industri padat
              karya  tertentu  dalam  masa  pandemi  korona  meliputi  perusahaan  yang  terdampak

              pandemi  korona,  penyesuaian  besaran  dan  cara  pembayaran  upah  dan  mekanisme

              kesepakatan.
                                                            1
   1   2   3   4   5   6   7