Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021
P. 3
Judul SP Nasional: Penolakan UU Cipta Kerja tetap jaga situasi kamtibmas
Nama Media antaranews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2007885/sp-nasional-penolakan-
uu-cipta-kerja-tetap-jaga-situasi-kamtibmas
Jurnalis Anita Permata Dewi
Tanggal 2021-02-19 07:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ramidi (Sekretaris Jenderal KSPI) Kami imbau agar tetap melakukan audiensi, tidak
melakukan aksi dan dapat menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, terutama di masa
pandemi COVID-19 seperti sekarang
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami optimistis bisa menyelesaikan keempat
rancangan peraturan pemerintah ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
Ringkasan
Sekretaris Umum DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) Ramidi mengimbau agar penolakan
terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dilakukan dengan tetap menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat. "Kami imbau agar penolakan dilakukan dengan tetap
memelihara situasi kamtibmas yang kondusif," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta,
Jumat. Meski tidak seperti di masa-masa awal saat belum disahkan, penolakan terhadap Undang-
Undang (UU) Cipta Kerja masih terus dilakukan, terutama oleh kelompok buruh.
SP NASIONAL: PENOLAKAN UU CIPTA KERJA TETAP JAGA SITUASI KAMTIBMAS
Jakarta - Sekretaris Umum DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) Ramidi mengimbau agar
penolakan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dilakukan dengan tetap
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Kami imbau agar penolakan dilakukan dengan tetap memelihara situasi kamtibmas yang
kondusif," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Meski tidak seperti di masa-masa awal saat belum disahkan, penolakan terhadap Undang-
Undang (UU) Cipta Kerja masih terus dilakukan, terutama oleh kelompok buruh. Ramidi
menyarankan agar jalur dialog ditempuh oleh pihak-pihak yang menolak UU tersebut.
2
