Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyampaikan, pihaknya
mendesak Kejakgung untuk serius dalam kasus yang diduga merugikan negara sedikitnya Rp20
triliun ini. "Jangan hentikan penyidikan hanya dengan kalimat ini adalah resiko bisnis, kemudian
dianggap bukan kesalahan," tegasnya.

Apalagi, kerugian di BPJS Ketenagakerjaan terjadi selama tiga tahun. "Ini bukan sekedar salah
kelola, karena mana mungkin selama tiga tahun berurut-turut kesalahan dibiarkan," tegasnya.

KSPI, kata Said Iqbal, meminta pihak terkait memanggil para direksi dan lembaga investasi untuk
menggali keterangan. Termasuk mencegah para Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk bepergian
ke luar negeri. "Kalau disebutkan dana buruh aman, pasti aman. Karena dana yang dikeloa BPJS
cukup besar, Rp20 triliun memang kecil jika dibandingkan dengan dana BPJS yang mencapai
Rp500 triliun," katanya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono mengatakan,
pihaknya masih mencari bukti melawan hukum dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Hingga
kemarin, Kejakgung juga belum menetapkan satu tersangka.

Menrurutnya, dalam menentukan kerugian negara, pihaknya telah menemukan adanya kerugian
negara. Tetapi, untuk membuktikan apakah ada perbuatan melawan hukum, hal tersebut belum
bisa dibuktikan.
Dia juga mengakui, kerugian dalam bisnis itu memungkinkan terjadi. Hanya saja, tak selalu hal
tersebut mengindikasikan terjadinya korupsi. "Masih kami dalami dan belum ada kesimpulan.
Kalau sudah ditemukan pasti akan kami ekspose," terangnya. (*)

5