Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021
P. 67
Judul Saat pandemi, 6 industri padat karya ini boleh sesuaikan upah
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Aturan Upah Buruh
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/saat-pandemi-6-industri-padat-
karya-ini-boleh-sesuaikan-upah
Jurnalis Virdita Rizki Ratriani
Tanggal 2021-02-18 18:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2021 yang
membolehkan industri padat karya tertentu melakukan penyesuaian upah buruh di tengah
pandemi Covid-19. Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan mengenai
pelaksanaan pengupahan pada industri padat karya tertentu dalam masa pandemi Covid-19,
dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan produktivitas.
SAAT PANDEMI, 6 INDUSTRI PADAT KARYA INI BOLEH SESUAIKAN UPAH
Penulis: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2021
yang membolehkan industri padat karya tertentu melakukan penyesuaian upah buruh di tengah
pandemi Covid-19.
Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan pengupahan
pada industri padat karya tertentu dalam masa pandemi Covid-19, dengan memperhatikan
kondisi ekonomi nasional dan produktivitas.
Selain itu, juga untuk mewujudkan pelindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha.
Industri padat karya tertentu yang boleh melakukan penyesuaian upah meliputi: Ruang lingkup
pelaksanaan pengupahan pada industri padat karya tertentu dalam masa pandemi Covid-19
meliputi: Kesepakatan pengusaha dan pekerja atau buruh dilakukan secara musyawarah yang
dilandasi kekeluargaan, transparansi, dan itikad baik.
Hasil kesepakatan harus dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat besaran upah, cara
pembayaran upah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan paling lama 31 Desember 2021.
Setelah itu, pengusaha juga perlu menyampaikan hasil kesepakatan tersebut kepada buruh.
Meski demikian, penyesuaian upah tidak berlaku sebagai dasar penghitungan iuran dan manfaat
jaminan sosial, kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK), serta hak-hak lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
66
