Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021

Beleid yang sama menyebut, penyesuaian upah harus dilakukan secara musyawarah yang
dilandasi kekeluargaan, transparansi, dan itikad baik. Untuk pemotongan tersebut, kesepakatan
harus tertulis dan memuat sejumlah hal, seperti: besaran upah, cara pembayaran upah, dan
jangka waktu kesepakatan berlaku paling lama sampai 31 Desember 2021.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan, Permenaker ini
bertujuan memberikan pelindungan dan menjaga kelangsungan bekerja, baik bagi pekerja
maupun pengusaha tertentu yang terdampak Covid-19. Tak berarti, Permenaker ini mengizinkan
industri padat karya begitu saja memangkas gaji karyawan.

"Perusahaan akan melakukan penyesuaian besaran upah, benar-benar harus dilakukan
berdasarkan kesepakatan, tidak dapat dilakukan secara sepihak. Pelaksanaannya pun harus
sesuai dengan kesepakatan tersebut," kata Anwar kepada Lokadata.id, Kamis (18/2/2021).

Menurut Anwar, perlindungan terhadap buruh yang dimaksud adalah terpenuhinya hak atas
upah dan hak lainnya. Karena itu, kata dia, aturan ini menegaskan dan memberikan pedoman
bahwa perusahaan padat karya tertentu yang terdampak Covid-19 tetap harus melaksanakan
kewajibannya membayar upah dan hak lainnya kepada pekerjanya.

Menurut Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar,
kalangan buruh mempertanyakan urgensi Permanaker tersebut terbit saat ini. Dia mengatakan,
pemotongan upah sudah terjadi sejak Covid-19 mewabah pada 2020 lalu. Meski demikian, dia
mengaku tidak mempersoalkan masalah itu karena dampak pandemi terhadap dunia usaha
memang luar biasa.

"Sejak pandemi di 2020 itu kan banyak orang sudah dirumahkan, dipotong upahnya, dan lain
sebagainya. Artinya ya kalau kami bilang telat, ya memang telat," kata Timboel kepada
Lokadata.id.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Agustus 2020, jumlah orang yang
menganggur bertambah sebesar 2,67 juta orang menjadi 9,77 juta orang. Akibatnya, tingkat
pengangguran terbuka (TPT) meningkat menjadi 7,07 persen. Angka TPT tersebut merupakan
yang tertinggi sejak 2011.

BPS menyebutkan, terdapat 29,12 juta penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19. Dari
jumlah tersebut, 24,03 juta orang bekerja dengan pengurangan jam kerja, 2,56 juta
menganggur, 1,77 juta sementara tidak bekerja, dan 0,76 juta bukan angkatan kerja karena
Covid-19.

Timboel berkata, dia justru mempersoalkan substansi Permenaker tersebut yang sedikit banyak
justru tidak memberikan perlindungan terhadap buruh. Dia mencontohkan, dalam Permanaker
tersebut, tidak diatur batas persentase maksimal besaran upah yang boleh dipotong.

Selain itu, lanjut dia, pengawasan pemerintah terhadap proses penyesuaian upah antara
pengusaha dan pemerintah juga minimal. Menurut dia, pemerintah lewat Kementerian
Ketenagakerjaan mestinya bisa mengikuti proses negosiasi pemotongan upah dengan menilai
kondisi perusahaan terkait.

"Kami berharap ketika (perusahaan) mau memotong (upah), dia harus lapor dulu. Nanti
pengawas (ketenagakerjaan dari pemerintah) akan diperiksa benar tidaknya perusahaan
tersebut terdampak pandemi. Perusahaan jangan aji mumpung juga menggunakan Permenaker
ini," katanya.

Timboel meminta pemerintah bisa memberikan bantuan kepada pekerja yang upahnya dipotong
oleh perusahaan padat karya tersebut. Dia berpendapat, upah buruh yang dipangkas tersebut
bisa dibantu dengan bantuan subsidi upah (BSU) sehingga pendapatan mereka terhitung utuh.
69