Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021

KEKHAWATIRAN KSBSI ATAS ATURAN KEMNAKER BARU YANG BOLEHKAN UPAH
PEKERJA DISESUAIKAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengeluarkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat
Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dengan aturan ini, perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak pandemi Covid-19
dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban pun
mengkhawatirkan penerapan aturan ini, atau penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah
para pekerja akan dilakukan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Apalagi aturan ini sudah berlaku
sejak tanggal diundangkan yakni pada 15 Februari.

"Yang kami khawatirkan, ini menjadi sesuatu yang akan dilaksanakan tanpa ada negosiasi dan
sosialisasi, dan akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak dan memang
mempekerjakan banyak buruh," ujar Elly kepada Kontan, Kamis (18/2).

Menurut Elly, hingga Peraturan Menteri ini diterbitkan, pihaknya pun belum mengetahui terkait
aturan ini. Padahal, menurutnya bila aturan ini disosialisasikan terlebih dahulu masih ada waktu
untuk berdiskusi terkait penyesuaian upah ini.

Elly pun mengatakan, bisa jadi dengan adanya aturan ini banyak pekerja/buruh yang menerima
pemberlakuan aturan tersebut begitu saja. Apalagi menurutnya masih banyak pekerja yang tidak
bergabung dengan serikat buruh, sehingga tak mengerti terkait isu ini bahkan tidak memahami
soal negosiasi.

Permenaker ini juga menyebut bahwa penyesuaian yang dilakukan oleh perusahaan industri
padat karya harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
Namun, Elly khawatir hal ini justru tak akan dilakukan tanpa kesepakatan.

"Mayoritas akan dilakukan tanpa kesepakatan, karena bersepakat dengan siapa? tim rundingnya
dengan siapa? Mungkin kalau ada 5.000 buruh dipanggil untuk mendiskusikan itu kan tidak.
Kalau ada serikat buruh kan berarti pengurus serikat buruh saja yang diajak untuk mewakili
semuanya. Jadi kami khawatirkan ini tidak ada persetujuan, tidak ada sosialisasi tetapi
dilaksanakan," terangnya.

Dia pun mengatakan walaupun aturan tersebut mengharuskan adanya kesepakatan, tetapi Elly
menyebut biasanya kesepakatan yang dibuat tak pernah memuaskan, dia menilai kesepakatan
yang dibuat justru hanya menguntungkan satu pihak tertentu.

Tak hanya soal aturan yang belum tersosialisasi dengan baik, Elly pun menyoroti terkait kriteria
yang ditetapkan dalam Permenaker ini. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa industri padat
karya tertentu tersebut adalah industri yang memiliki pekerja/Buruh paling sedikit 200 orang dan
persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15%.

Selain menetapkan kriteria, permenaker ini juga menyebut bahwa industri padat karya yang
dimaksud meliputi industri makanan, minuman, dan tembakau, industri tekstil dan pakaian jadi,
industri kulit dan barang kulit, industri alas kaki, industri mainan anak, dan industri furnitur.

Menurut Elly, dengan aturan ini maka bisa saja perusahaan yang memiliki pekerja lebih besar
dan tak terdampak mengikuti aturan ini. Dia juga berpendapat tak seluruh pekerja mengetahui
terkait persentase biaya tenaga kerja dan biaya produksi yang dimaksud.

72