Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021

neutral - Firman Bakrie (Direktur Eksekutif Aprisindo) Jadi sekali lagi bahwa ini ruang yang
diberikan pemerintah kepada industri untuk bisa dimanfaatkan. Tidak memanfaatkan juga
enggak masalah.

negative - Firman Bakrie (Direktur Eksekutif Aprisindo) Jadi tidak kemudian perusahaan bisa
semena-mena memikirkan diri sendiri. Tapi, ini ada kewajiban bermusyawarah

neutral - Lokadata.id (None) Pasar dalam negeri belum pulih, jadi itu berdampak kepada industri.
Saya rasa itu poin utama mengapa sektor padat karya khususnya alas kaki ini perlu kebijakan
khusus untuk ketenagakerjaan, khususnya di masa pandemi

positive - Benny Soetrisno (Ketua Umum Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia) Dalam
menghadapi Covid-19 (pengusaha dan pekerja) berbagi beban

Ringkasan

Pemerintah mengizinkan perusahaan di industri padat karya yang terdampak pandemi Covid-19
memotong upah pekerjanya. Izin tersebut diberikan karena pemerintah ingin mempertahankan
kelangsungan dunia usaha, sekaligus melindungi pekerja dalam masa pemulihan ekonomi. Izin
pemangkasan upah ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi
Covid-19. Aturan ini diteken oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Senin (15/2/2021) lalu.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (Api), Rizal Tanzil Rakhman mengatakan,
Permenaker tersebut memberikan ruang bagi pengusaha untuk melakukan penyesuaian besaran
upah pekerjanya. Meski demikian, upaya ini disebutnya juga tidak akan mudah karena karyawan
"pasti ingin upah sebaik mungkin".

PEMERINTAH IZINKAN UPAH DIPOTONG, PEKERJA TUNTUT KEMBALI BANTUAN
SUBSIDI

Pemerintah mengizinkan perusahaan di industri padat karya yang terdampak pandemi Covid-19
memotong upah pekerjanya. Izin tersebut diberikan karena pemerintah ingin mempertahankan
kelangsungan dunia usaha, sekaligus melindungi pekerja dalam masa pemulihan ekonomi.

Para pengusaha mengapresiasi kebijakan tersebut karena memberikan ruang kepastian.
Sebaliknya, menurut kalangan perburuhan, aturan tersebut justru tak melindungi pekerja.
Pekerja meminta pemerintah mengawasi proses pemangkasan upah tersebut. Mereka juga
menuntut subsidi upah khusus untuk pekerja yang dipotong upahnya.

Izin pemangkasan upah ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi
Covid-19. Aturan ini diteken oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Senin (15/2/2021) lalu.

Berdasarkan beleid tersebut, perusahaan di sektor padat karya yang terdampak pandemi Covid-
19 diizinkan melakukan penyesuaian besaran upah. Industri padat karya yang mendapat restu
tersebut, di antaranya: industri makanan-minuman dan tembakau, tekstil dan pakaian jadi, kulit
dan barang kulit, alas kaki, mainan anak, dan furnitur.

Selain itu, ada kriteria khusus bagi industri padat karya yang mendapat izin tersebut, yakni:
perusahaan yang memiliki pekerja paling sedikit 200 orang dan persentase biaya tenaga kerja
dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15 persen.

68