Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021

Menurut dia, bantuan tersebut bisa diberikan setelah pemerintah melakukan pendataan melalui
perusahaan yang melaporkan pemangkasan upah. Skema ini pun disebutnya lebih tepat sasaran
dan adil ketimbang kebijakan BSU pada tahun lalu yang menyasar pekerja dengan gaji di bawah
Rp5 juta lewat BPJS Ketenagakerjaan.

"Dengan begitu, anggaran BSU pun tidak sebesar yang dulu, sampai Rp29 triliun. Dan para
pekerja yang terpotong (upahnya) ini mendapatkan dana bantuan dari pemerintah dan sekaligus
hal itu juga menjaga konsumsi mereka. Nantinya, hal ini akan bisa menggerakkan
perekonomian," katanya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (Api), Rizal Tanzil Rakhman mengatakan,
Permenaker tersebut memberikan ruang bagi pengusaha untuk melakukan penyesuaian besaran
upah pekerjanya. Meski demikian, upaya ini disebutnya juga tidak akan mudah karena karyawan
"pasti ingin upah sebaik mungkin".

"Dan memang harus benar-benar didasarkan pada kondisi obyektif perusahaannya ya. Jika
perusahaannya memang tidak mampu dan kinerjanya menurun, ya otomatis memang diperlukan
ruang (penyesuaian upah) itu," kata Rizal kepada Lokadata.id.

Rizal berkata, belum bisa memastikan apakah aturan tersebut akan digunakan oleh pengusaha
di sektor industri tekstil. Namun demikian, lanjut dia, kinerja sektor usahanya tengah dalam
pemulihan menuju yang lebih baik ketimbang saat awal virus korona mewabah pada 2020 lalu.

"Kondisinya memang belum normal, tetapi sudah membaik. Tidak separah awal-awal pas kena
pandemi," kata Rizal. "Jadi sekali lagi bahwa ini ruang yang diberikan pemerintah kepada industri
untuk bisa dimanfaatkan. Tidak memanfaatkan juga enggak masalah." Kepada Lokadata.id,
Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman Bakrie mengatakan,
secara prinsip, Permenaker tersebut mendorong baik pengusaha dan pekerja untuk berdialog
membahas penyesuaian upah.

Dia menyebut, dialog ini juga sebenarnya sudah dilakukan kedua belah pihak ketika awal Covid-
19 mewabah di Indonesia. "Jadi tidak kemudian perusahaan bisa semena-mena memikirkan diri
sendiri. Tapi, ini ada kewajiban bermusyawarah," katanya.

Selain itu, kata Firman, izin dari Kemenaker tersebut dibutuhkan lantaran kondisi sektor usaha
alas kaki masih sulit. Dia menyebut, secara umum industrinya belum mengalami pemulihan yang
berarti karena permintaan dari dalam negeri belum bergerak signifikan.

Firman menambahkan, kondisi sektor usahanya juga makin tertekan lantaran terdampak
kebijakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2021 ini. Terlebih, kata dia, kenaikan
UMP itu terjadi di daerah sentra industri. Lokadata.id sebelumnya mencatat, beberapa daerah
yang upah minimumnya naik pada tahun ini.

"Pasar dalam negeri belum pulih, jadi itu berdampak kepada industri. Saya rasa itu poin utama
mengapa sektor padat karya khususnya alas kaki ini perlu kebijakan khusus untuk
ketenagakerjaan, khususnya di masa pandemi," katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Perdagangan, Benny
Soetrisno menyebut, keputusan dalam Permanaker tersebut justru melindungi baik
kelangsungan dunia usaha, maupun pekerja. Dia bilang, kebijakan ini juga menjadi jalan tengah
ketimbang pilihan merumahkan atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang
juga sulit bagi pengusaha.

"Dalam menghadapi Covid-19 (pengusaha dan pekerja) berbagi beban," kata Benny, secara
singkat kepada Lokadata.id.

70