Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021

Judul Kekhawatiran KSBSI atas aturan Kemnaker baru yang bolehkan upah
pekerja disesuaikan
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Aturan Upah Buruh
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/kekhawatiran-ksbsi-atas-aturan-
kemnaker-yang-baru-bolehkan-upah-pekerja-disesuaikan
Jurnalis Lidya Yuniartha
Tanggal 2021-02-18 16:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Elly Rosita Silaban (Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Yang
kami khawatirkan, ini menjadi sesuatu yang akan dilaksanakan tanpa ada negosiasi dan
sosialisasi, dan akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak dan memang
mempekerjakan banyak buruh

negative - Elly Rosita Silaban (Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia)
Mayoritas akan dilakukan tanpa kesepakatan, karena bersepakat dengan siapa? tim rundingnya
dengan siapa? Mungkin kalau ada 5.000 buruh dipanggil untuk mendiskusikan itu kan tidak.
Kalau ada serikat buruh kan berarti pengurus serikat buruh saja yang diajak untuk mewakili
semuanya. Jadi kami khawatirkan ini tidak ada persetujuan, tidak ada sosialisasi tetapi
dilaksanakan

negative - Elly Rosita Silaban (Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Ya
harus diawasi dan disosialisasikan, siapa yang melakukan penilaian, jumlahnya berapa,
dampaknya [yang ditimbulkan pandemi] seperti apa hebatnya, kan banyak sekali kriteria dan
indikatornya sebenarnya, tidak sesederhana membuat peraturan itu

neutral - Bob Azam (Direktur Administrasi Korporasi dan Hubungan Eksternal PT TMMIN) Tidak
lah, tetap ada bipartit. Justru itu yang harus diperkuat dan perjanjian kerja bersama (PKB) juga.
Yang penting buruh UMKM bisa terlindungi

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengeluarkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat
Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dengan aturan ini, perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak pandemi Covid-19
dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh.

71