Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021
P. 74
Karenanya, dia meminta pemerintah agar melakukan sosialisasi dan melakukan pengawasan
yang lebih ketat terhadap pelaksanaan aturan ini.
"Ya harus diawasi dan disosialisasikan, siapa yang melakukan penilaian, jumlahnya berapa,
dampaknya [yang ditimbulkan pandemi] seperti apa hebatnya, kan banyak sekali kriteria dan
indikatornya sebenarnya, tidak sesederhana membuat peraturan itu," tambahnya.
Elly pun mengakui pihaknya memaklumi kondisi ekonomi dan perusahaan selama Covid-19. Dia
mengakui banyak sektor yang mengalami kerugian besar akibat pandemi, meski begitu dia
berpendapat masih ada perusahaan yang tidak terdampak sama sekali.
Sementara itu, Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam mengatakan adanya
aturan ini akan membantu perusahaan di tengah pandemi. Dia juga berharap perundingan
bipartit di tingkat perusahaan jadi forum pengambilan keputusan, bukan pihak luar yang tak
memahami situasi internal perusahaan.
Dia pun menampik kekhawatiran serikat buruh terkait tidak adanya kesepakatan yang dilakukan
sebelum dilakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah.
"Tidak lah, tetap ada bipartit. Justru itu yang harus diperkuat dan perjanjian kerja bersama (PKB)
juga. Yang penting buruh UMKM bisa terlindungi," ujarnya.
73
