Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021
P. 27
Strategis Nasional (PSN) dan obyek vital strategis/Nasional berdasarkan pertimbangan atau izin
khusus tertulis dari Kementerian/lembaga terkait sepanjang mengikuti ketentuan protokol
kesehatan.
"Jadi kami mengecualikan itu dengan ada pertimbangan khusus tertulis dari
kementerian/lembaga terkait," kata Ida.
Tak hanya itu, pengecualian juga dapat diberikan kepada tenaga kerja asing yang sudah
dipekerjakan dan masih berada di wilayah Indonesia, ini dapat diperpanjang berdasarkan
permohonan pengajuan dari pemberi kerja. Pemerintah menyiapkan sanksi denda bagi
perusahaan yang melanggar ketentuan penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
Denda tersebut bisa dikenakan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RP TKA), yang ada di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 8 tahun 2021. Beleid ini menyatakan, setiap perusahaan yang menggunakan tenaga kerja
asing diwajibkan untuk menyusun RPTKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.
Bagi perusahaan yang tak memiliki RPTKA berdasarkan pasal 50 Permenaker 8/2021 tapi nekat
menggunakan tenaga kerja asing (TKA), mereka akan dikenakan sanksi denda berjenjang mulai
dari Rp 6 juta hingga Rp 36 juta per jabatan per orang per bulan.
Besaran denda dihitung sejak tenaga kerja asing memasuki wilayah Indonesia hingga 6 bulan
dan dinyatakan bekerja berdasarkan pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Denda
tersebut harus dibayarkan pemberi kerja tenaga kerja asing ke kas negara paling lambat 2
minggu setelah diumumkan pengenaan sankSI denda. Pembayaran di atas waktu tersebut akan
dikenai bunga 2% per bulan hingga 6 bulan.
26
