Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021
P. 66
Dia menegaskan, PHK ribuan orang di tengah pandemi Covid-19 ini membuktikan, omnibus law
tidak bisa menjadi solusi untuk memastikan buruh tidak kehilangan pekerjaan. Said Iqbal juga
mengingatkan kasus PHK oleh PT Freetrend di Kabupaten Tangerang yang mem-PHK 7.800
pekerja. Begitupun PT Lawe Adya Prima di Kota Bandung yang mem-PHK 1.200 orang pekerja.
"Penutupan perusahaan yang terjadi di Giant, PT Freetrend, dan PT Lawe Adya Prima yang
menyebabkan puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan itu, membuktikan pemerintah tak
berdaya memberikan kepastian terhadap dunia usaha dan buruh yang sedang bekerja,"
tandasnya.
Dia menambahkan, omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan bukan
jawaban yang dibutuhkan oleh para pekerja dan investor untuk bisa berusaha di Indonesia.
Padahal, kata Said, pemerintah menggembar-gemborkan ketika omnibus law disahkan tidak
akan ada PHK dan bahkan mendatangkan investasi yang membuka lapangan kerja.
"Bercermin dari kasus Giant, PT Freetrend, dan PT Lawe Adya Prima ini, KSPI mendesak hakim
Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau mencabut UU Cipta Kerja khususnya klaster
ketenagakerjaan yang semakin membuat posisi buruh semakin sulit dan dimiskinkan secara
struktural," cetusnya.
(fai).
65
