Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021

Judul Terkena PHK, adakah peluang pekerja informal peroleh manfaat JKP
Nama Media lokadata.id
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://lokadata.id/artikel/terkena-phk-adakah-peluang-pekerja-
informal-peroleh-manfaat-jkp
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-06-01 10:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Tahun 2020, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia meningkat tajam. Kementerian
Ketenagakerjaan mencatat jumlah angkatan kerja di Indonesia yang terkena PHK pada Januari
hingga Juli 2020 mencapai 3,6 juta orang.

TERKENA PHK, ADAKAH PELUANG PEKERJA INFORMAL PEROLEH MANFAAT JKP

Tahun 2020, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia meningkat tajam. Kementerian
Ketenagakerjaan mencatat jumlah angkatan kerja di Indonesia yang terkena PHK pada Januari
hingga Juli 2020 mencapai 3,6 juta orang.

Dari angkatan kerja nasional yang ter-PHK, salah satu pekerja yang cukup terdampak adalah
pekerja informal.

Pekerja informal atau buruh harian, seperti pekerja konveksi rumahan, atau pekerja konstruksi
rumahan yang jangka waktu kerjanya tak sampai setahun, pekerja sektor transportasi, serta
asisten rumah tangga, sangat rentan kehilangan pekerjaan.

Menurut Survei Angkatan Kerja (Sakernas) 2019 dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K), dari 128,45 juta orang yang bekerja, pekerja informal per Agustus 2020
mencapai 77,68 juta orang atau sekitar 60,47 persen.

Melihat situasi tersebut, pemerintah berharap melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada Selasa, 2
Februari 2021.

Lantas, apakah pekerja informal bisa mendapatkan peluang memperoleh manfaat JKP?
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, salah satu syarat pekerja atau buruh yang
ingin mendapatkan manfaat JKP, harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, pekerja atau buruh yang bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil (UMKM), harus
mengikuti program jaminan sosial lain, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKM).
66