Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021
P. 71

Judul               Apa Kabar Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJS
                                    Ketenagakerjaan?
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Jaminan Kehilangan Pekerjaan
                Halaman/URL         https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5589279/apa-kabar-
                                    program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-bpjs-ketenagakerjaan
                Jurnalis            Hendra Kusuma
                Tanggal             2021-06-01 09:24:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Pemerintah telah menyiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sejak lama. Program
              ini nantinya akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan ditujukan kepada para korban PHK
              yang  tercatat  sebagai  peserta  BP  Jamsostek.  Direktur  Perencanaan  Strategis  dan  Teknologi
              Informasi  BPJS  Ketenagakerjaan  Pramudya  Iriawan  Buntoro  mengungkapkan  proses
              implementasi JKP saat ini baru sampai tahap persiapan regulasi.



              APA KABAR PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN BPJS
              KETENAGAKERJAAN?

              Pemerintah telah menyiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sejak lama. Program
              ini nantinya akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan ditujukan kepada para korban PHK
              yang tercatat sebagai peserta BP Jamsostek.

              Direktur  Perencanaan  Strategis  dan  Teknologi  Informasi  BPJS  Ketenagakerjaan  Pramudya
              Iriawan Buntoro mengungkapkan proses implementasi JKP saat ini baru sampai tahap persiapan
              regulasi.

              Regulasi yang dimaksud adalah bersifat teknis yang berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan.
              Adapun  aturan  tersebut  merupakan  turunan  dari  PP  Nomor  37  Tahun  2021  tentang
              Penyelenggaraan JKP.

              "Sampai  dengan  saat  ini  kami  juga  sedang  melakukan  koordinasi  regulasi  dengan  KL  untuk
              mendapatkan aturan operasional yang lebih teknis lagi pada level aturan menteri baik itu Menteri
              Keuangan dan Menteri Ketenagakerjaan dan peraturan badan dan direksi dan di internal kami,"
              kata Pramudya dalam video conference, Senin (31/5/2021).

              Selain regulasi, Pramudya menyebut pihaknya juga tengah menyiapkan infrastruktur operasional
              program  JKP,  termasuk  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP),  sistem,  hingga  regulasi  untuk
              internal. Adapun proses integrasi data dengan BPJS Kesehatan.


                                                           70
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76