Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021

Di sisi lain, ada persoalan yang dihadapi oleh pekerja informal yakni masalah eligibilitas.
Pasalnya, aturan JKP yang mensyaratkan peserta harus mengikuti program ini selama minimal
24 bulan dengan 12 bulan mengiur serta enam bulan mengiur berturut-turut membuat peluang
pekerja informal untuk memperoleh manfaat JKP semakin kecil.

Menurut data TNP2K, dari 30 juta pekerja yang terdaftar BP Jamsostek per September 2020,
peserta aktif pekerja informal (Pekerja Bukan Penerima Upah) hanya 0,2 persen. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa cakupan manfaat JKP belum menjangkau banyak pekerja. Tingkat
kepesertaan pekerja kelompok informal di BP Jamsostek yang masih sangat rendah juga menjadi
salah satu faktor.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengakui, regulasi PP JKP harus memikirkan
nasib pekerja informal. Menurutnya, pemerintah masih punya waktu agar seluruh pekerja atau
buruh, baik di sektor formal dan informal bisa merasakan manfaat JKP.

"Pemerintah harus mengetahui bahwa pekerja masih didominasi informal. (Hal) itu harus
didorong bahwa (bagi pekerja informal) untuk mendapatkan akses KUR (Kredit Usaha Rakyat)
harus jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ini bisa menjadi satu kesatuan," ujar Timboel
dalam zoom webinar yang diselenggarakan TURC, Rabu (31/3/2021).

Timboel menambahkan, masih ada kesempatan bagi pekerja informal untuk mendapatkan
manfaat JKP. Menurutnya, pemerintah masih bisa mengkaji PP JKP dan pihaknya akan
menyuarakan agar pekerja informal bisa mendapatkan manfaat JKP.

"Jadi dapat perhatian dan dapat nilai tambah. Sehingga (pekerja informal) bisa mendapatkan
kesejahteraan dari manfaat JKP," lanjutnya.

67