Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 185

Sebagai  implementasi  UU  Cipta  Kerja  yang  diberlakukan  pemerintah,  maka  pekerja  kontrak
              waktu tertentu (PKWT) dan pekerja kontrak waktu tidak tertentu (PKWTT) juga harus menerima
              uang THR mereka.

              Besaran uang yang diterima oleh para PKWT dan PKWTT itu seperti diatur dalam UU Cipta Kerja
              adalah masa kerja 12 bulan penuh akan menerima THR sebesar satu bulan upah.

              Sementara bagi pekerja yang minimal sudah bekerja satu bulan hingga kurang dari 12 bulan
              juga akan menerima THR.

              Perhitungannya, adalah masa kerja dibagi 12 bulan dan dikalikan satu bulan upah.

              Demikian pula untuk pekerja harian yang bekerja lebih dari 12 bulan. Mereka akan menerima
              THR sebesar satu bulan upah yang dihitung dari rata-rata upah setiap bulannya.

              "Begitu pula pekerja harian yang bekerja minimal satu bulan hingga kurang dari 12 bulan skema
              pembayaran  THR  satu  bulan  upah  yang  diambil  dari  rata-rata  12  bulan  upah  terakhirnya,"
              terangnya.

              Untuk hal ini, Pemerintah sendiri akan membentuk Posko THR untuk mengawasi pembayaran
              THR.

              "Masyarakat  atau  pekerja  bisa  melaporkan  ke  Posko  THR  jika  mengalami  masalah  soal
              pembayaran THR dari perusahaan atau pengusaha," tandasnya.

              (*ruh/pojoksatu).


              Sementara bagi pekerja yang minimal sudah bekerja satu bulan hingga kurang dari 12 bulan
              juga akan menerima THR.

              Perhitungannya, adalah masa kerja dibagi 12 bulan dan dikalikan satu bulan upah.


              Demikian pula untuk pekerja harian yang bekerja lebih dari 12 bulan. Mereka akan menerima
              THR sebesar satu bulan upah yang dihitung dari rata-rata upah setiap bulannya.

              "Begitu pula pekerja harian yang bekerja minimal satu bulan hingga kurang dari 12 bulan skema
              pembayaran  THR  satu  bulan  upah  yang  diambil  dari  rata-rata  12  bulan  upah  terakhirnya,"
              terangnya.

              Untuk hal ini, Pemerintah sendiri akan membentuk Posko THR untuk mengawasi pembayaran
              THR.

              "Masyarakat  atau  pekerja  bisa  melaporkan  ke  Posko  THR  jika  mengalami  masalah  soal
              pembayaran THR dari perusahaan atau pengusaha," tandasnya.

              ( POJOKSATU.id, JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pengusaha
              wajib bayar THR kepada karyawan dan buruh pada Lebaran 2021 ini.

              Sebab THR merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi di Indonesia
              sekaligus instrumen pendorong konsumsi menjelang Idul Fitri.




                                                           184
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190