Page 189 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

Direktur Pengupahan Ditjen PHI JSK Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani mengatakan di tengah
pademi Covid-19, THR wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya,
baik perusahaan lama maupun baru. "THR sekurang-kurangnya dibayarkan tujuh hari sebelum
hari raya," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Dinar menjelaskan pada pademi Covid-19 ini bagi perusahaan yang terkena dampak pademi dan
tidak mampu membayar THR sesuai dengan waktu yang ditentukan, perusahan tersebut tetap
wajib membayar THR. Ketentuan bagi perusahaan yang tidak mampu bayar THR tepat waktu,
maka perlu adanya dialog antara pengusaha dan pekerja untuk kesepakatan tertulis.
Kesepakatan tertulis dalam bentuk perjanjian antara pekerja dengan pengusaha. "Perjanjian
tertulis yang berisi kesepakatan harus dilaporkan perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja paling
lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," ujarnya.

"THR dapat memulihkan ekonomi nasional dari dampak pademi Covid-19, tuturnya." Direktur
Pengupahan Ditjen PHI JSK mengatakan perusahaan atau pengusaha yagn terlambat membayar
THR dikenakan denda 5% dari jumlah THR yang dibayarkan kepada para pekerjanya. Denda
tersebut dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja. "Sedangkan Perusahaan yang
tidak membayar THR maka ada sanksi yang akan diberlakukan, pembatasan kegiatan usaha,
penghentian sementara bagi sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan
usaha," tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Komunikasi Korporat, Danone Indonesia Arif Mujahidin
mengatakan THR merupakan salah satu bentuk dukungan kepada karyawan. "Ketika karyawan
bahagia, maka produktivitas pun ikut meningkan," ucapnya.

188