Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

utama nantinya akan dikoordinasikan menggunakan kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Sukoharjo sebagai pihak yang berwenang menangani masalah ketenagakerjaan.

BURUH TERIMA PEMBAYARAN THR DICICIL SEGERA MELAPOR!

SUKOHARJO - Forum Peduli Buruh (FPB) membuka posko pengaduan berkaitan dengan
permasalahan perburuan agar buruh bisa tetap mendapatkan hak. Salah satu yang akan
ditangani yakni berkaitan dengan kerawanan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri
dilakukan perusahaan dengan cara dicicil. Buruh bisa melaporkan ke posko pengaduan apabila
mengalami sistem pembayaran tersebut.

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI)
Sukoharjo, Sukarno, Rabu (21/4/2021) mengatakan, posko pengaduan berada di masing masing
kantor serikat buruh disetiap perusahaan. Sedangkan posko utama nantinya akan
dikoordinasikan menggunakan kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo sebagai
pihak yang berwenang menangani masalah ketenagakerjaan.

FPB Sukoharjo sengaja membuka posko pengaduan mengingat tingginya tingkat kerawanan
pelanggaran pembayaran THR Idul Fitri pada buruh nanti. Sebab pembayaran THR Idul Fitri
tahun 2021 ini kemungkinan besar akan dibayarkan dengan cara dicicil oleh pihak perusahaan
sama seperti tahun 2020 lalu.

"Kondisi sekarang buruh banyak yang resah dan bertanya ke serikat pekerja terkait nasib
pembayaran THR Idul Fitri. Kami akan buat posko pengaduan untuk menerima aduan dan
memantau proses pelaksanaan pembayaran THR di masing masing perusahaan," ujarnya.

Posko pengaduan nanti dikatakan Sukarno tidak sekedar menerima pengaduan dari buruh di
perusahaan besar saja. Tapi juga semua buruh yang bekerja di tempat usaha berskala kecil dan
menengah. Sebab para buruh tersebut sudah dilindungi oleh Undang -Undang termasuk salah
satunya hak mendapat THR Idul Fitri dibayar secara penuh.

"Kami terus berkoordinasi dengan pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo. Salah
satunya memantau apakah sekarang sudah ada perusahaan keberatan membayar THR Idul Fitri
pada buruh. Hasilnya sementara belum ada," lanjutya.

FPB Sukoharjo melihat kondisi tersebut sebuah dilema. Sebab di satu sisi perusahaan bersedia
membayar THR Idul Fitri pada buruh. Tapi disisi lain masih akan menunggu sistem
pembayarannya apakah dibayar langsung atau dicicil.

"Paling sulit memantau buruh bekerja di tempat usaha kecil dan menengah. Sebab jumlahnya
sangat banyak tersebar di banyak tempat. Buruh itu juga berhak dapat THR," lanjutnya.
Sukarno mengatakan, buruh di Sukoharjo sudah satu suara menolak sistem pembayaran THR
Idul Fitri tahun ini dibayarkan dengan cara dicicil oleh pihak perusahaan. Pembayaran THR dicicil
tersebut sudah diwacanakan oleh pemerintah pusat dan diketahui buruh di Sukoharjo.

Buruh di Sukoharjo meminta pada pemerintah agar perusahaan membayar THR langsung penuh
atau tunai 100 persen dan tidak dicicil. Hal itu sesuai dengan ketentuan sistem pembayaran THR
sebelumnya seperti dijalankan pada tahun lalu. Disisi lain pembayaran THR secara tunai juga
sudah menjadi hak buruh yang dilindungi Undang Undang.
Pembayaran THR dengan cara dicicil ditegaskan Sukarno akan menghilangkan hak buruh setelah
lama bekerja. Disisi lain, buruh juga sangat mengharapkan pembayaran THR secara tunai untuk
memenuhi kebutuhan hidup keluarga ditengah pandemi virus Corona.

39