Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

Judul Belum Semua Terapkan UMK
Nama Media Radar Bali
Newstrend Upah Minimum Kabupaten
Halaman/URL Pg4
Jurnalis DJO
Tanggal 2021-04-22 07:34:00
Ukuran 149x278mmk
Warna Warna
AD Value Rp 36.058.000

News Value Rp 108.174.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Sukirman (Ketua SPSI) Hitungan kami, baru sekitar 40 persen menerapkan UMK (UMK
2021 di Jembrana, Red)

negative - Sukirman (Ketua SPSI) Monitoring, pembinaan terhadap perusahaan semestinya
dilakukan oleh pemerintah, sepertinya tidak dilakukan. Sehingga, buruh menjadi korban

neutral - Sukirman (Ketua SPSI) Selama ini, kami menilai peran pemerintah masih kurang
berpihak pada pekerja. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan jalan di tempat
negative - Sukirman (Ketua SPSI) Hasil mediasi bersifat normatif, jika pemerintah setelah itu,
diam saja, maka tidak akan dijalankan

Ringkasan

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jembrana, menyoroti kinerja dari Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Jembrana, karena dinilai tidak responsif mengenai ketenagakerjaan.
Bahkan, permasalahan ketenagakerjaan selama bertahun-tahun, tidak ada solusi. Misalnya, upah
minimum kabupaten (UMK) yang belum seluruhnya diterapkan perusahaan, atau pemberi kerja
di Jembrana.

BELUM SEMUA TERAPKAN UMK

Bahkan, SPSI Dapati THR 2020 pun Belum Dibayar. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
Jembrana, menyoroti kinerja dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana, karena dinilai
tidak responsif mengenai ketenagakerjaan. Bahkan, permasalahan ketenagakerjaan selama
bertahun-tahun, tidak ada solusi. Misalnya, upah minimum kabupaten (UMK) yang belum
seluruhnya diterapkan perusahaan, atau pemberi kerja di Jembrana.

Menurut Ketua SPSI Sukirman, sejumlah permasalahan ketenagakerjaan di Jembrana selama ini,
buruh selalu menjadi korban. Contoh paling nyata, UMK sebesar Rp 2.557.102,17 yang
semestinya diberlakukan sejak awal 2021 lalu. Namun, hingga memasuki April ini, belum semua

5