Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

menerapkan. "Hitungan kami, baru sekitar 40 persen menerapkan UMK (UMK 2021 di Jembrana,
Red)," jelasnya.
Menurutnya, permasalahan UMK tersebut, sudah klasik. Setiap tahun ada aturan mengenai
besaran UMK yang ditetapkan pemerintah. Tetapi, pada kenyataannya, tidak pernah terealisasi.
Perusahaan seperti mengabaikan UMK. Sehingga, masih ada yang membayar upah di bawah
UMK. "Monitoring, pembinaan terhadap perusahaan semestinya dilakukan oleh pemerintah,
sepertinya tidak dilakukan. Sehingga, buruh menjadi korban," sesalnya.

Selain masalah penerapan UMK yang terjadi setiap tahun, dan belum ada solusi, masalah di
masing-masing perusahaan yang menjadikan buruh atau pekerja sebagai korban. Salah satunya,
saat ini masih didampingi SPSI adalah gaji pekerja salah satu perusahaan di Jembrana yang
belum dibayar selama dua bulan. Bahkan, tunjangan hari raya (THR) 2020, tidak diberikan
hingga jelang hari raya lagi pada 2021 ini, THR belum dibayar. Di samping itu, seluruh karyawan
diistirahatkan sementara, tanpa kejelasan akan dipekerjakan lagi.

Menurutnya, masalah tersebut semestinya tidak terjadi, jika pemerintah dalam hal ini, dinas yang
bertanggung jawab mengenai ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan pembinaan.
"Selama ini, kami menilai peran pemerintah masih kurang berpihak pada pekerja. Dinas yang
membidangi ketenagakerjaan jalan di tempat," sesalnya.

Mengenai permasalahan buruh dengan perusahaan, lanjut Sukirman, memang sudah dilakukan
mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Jembrana. Akan tetapi, hasil mediasi tersebut, dia pesimistis
ditindaklanjuti perusahaan, jika dinas terkait tidak melakukan pengawasan, dan pembinaan.

Dalam mediasi antara buruh dan perusahaan kemarin (yang dimediasi Dinas Tenaga Kerja),
hanya menghasilkan; perusahaan jika tidak melaksanakan kewajiban, akan dinaikkan ke tingkat
Provinsi atau mediasi kedua kalinya. Kemudian, menganjurkan membayar hak buruh yang belum
dibayar. Jika tidak dipenuhi perusahaan, dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. "Hasil
mediasi bersifat normatif, jika pemerintah setelah itu, diam saja, maka tidak akan dijalankan,"
tandasnya, (bas/djo)

6