Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 210
Selain itu, diskriminatif dalam pelaksanaan hukum, semakin banyaknya penggusuran, hingga
potensi memperparah pelanggaran tata ruang dan alih fungsi zona. Menurut mereka, hal itu
adalah implikasi lain yang bakal terjadi akibat pengesahan Omnibus Law dalam isu perkotaan
dan masyarakat urban.
Berdasarkan kajiannya tersebut, akhirnya LBH Jakarta merekomendasikan kepada Pemerintah
dan DPR RI, untuk secepatnya:
• Menghentikan seluruh proses pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja demi kepentingan
Rakyat Indonesia.
• Mencabut draf RUU Cipta Kerja dari Program Legislasi Nasional.
• Mengedepankan dan memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak-hak masyarakat,
termasuk kelompok pekerja.
• Menggalakkan gerakan pemberantasan korupsi yang notabene merupakan penyebab segala
masalah sosial.
• Menuntut Pemerintah menanggalkan politik pembangunan yang tidak berpihak pada
kepentingan rakyat..
209
