Page 278 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 278
Seiring berjalannya waktu, PKS mengirim utusan ke Panja Baleg DPR membahas RUU Omnibus
Law Cipta Kerja. Padahal, pandemi virus corona belum usai. Dengan demikian hanya tinggal
fraksi Demokrat yang menolak RUU tersebut.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan 15 serikat buruh lainnya mencapai
kesepahaman mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja dengan DPR (CNN Indonesia/Andry
Novelino) Pada 20 Mei lalu, anggota fraksi PKS mengatakan pihaknya mengirim utusan karena
RUU Omnibus Law Cipta Kerja harus dikawal dengan baik sebagai pertanggungjawaban terhadap
masyarakat.
Meski berada di dalam panja baleg, PKS kerap mengkritisi RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Ada
beberapa poin yang mereka kritisi. Terbaru, mereka mengkritik sikap pemerintah soal
pembahasan klaster ketenagakerjaan.
Menurut Mulyanto, pemerintah terlihat plin-plan dan tidak tegas dalam menetapkan keberadaan
klater ketenagakerjaan di RUU Omnibus Law Ciptaker.
Dia menerangkan sikap plin-plan itu terlihat dari sikap pemerintah yang ingin mendahulukan
pembahasan klaster ketenagakerjaan saat ini. Padahal, menurutnya, pemerintah sebelumnya
pernah berjanji akan mencabut hingga menyatakan menunda pembahasan klaster
ketenagakerjaan.
Mulyanto pun menilai pemerintah gamang menyikapi dinamika aspirasi yang disampaikan
masyarakat, baik yang mewakili kepentingan para pekerja maupun kepentingan pengusaha.
"Terkesan jika tekanan dari kalangan pekerja menguat, Pemerintah langsung menyatakan akan
mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja tersebut. Tapi jika tekanan dari
kalangan pengusaha menguat maka klaster itu kembali diajukan untuk dibahas," katan Mulyanto.
(mts/bmw).
277
