Page 275 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 275
Judul Bamsoet Harap RUU Ciptaker, Win Win Solution Buruh &
Pengusaha
Nama Media wartaekonomi.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read301073/bamsoet-harap-ruu-
ciptaker-win-win-solution-buruh-pengusaha
Jurnalis Redaksi
Tanggal 2020-08-26 14:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan berbagai serikat buruh terhadap
omnibus law RUU Cipta Kerja sebagai upaya pemerintah dan parlemen memudahkan masuknya
investasi ke Indonesia. Dukungan tersebut setidaknya sudah ditunjukan 16 serikat buruh, seperti
KSPI, FSPMI, SPN, Aspek Indonesia, FSP KEP KSPI, Farkes, KSPSI, dan FSP TSK KSPSI.
BAMSOET HARAP RUU CIPTAKER, WIN WIN SOLUTION BURUH & PENGUSAHA
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan berbagai serikat buruh terhadap
omnibus law RUU Cipta Kerja sebagai upaya pemerintah dan parlemen memudahkan masuknya
investasi ke Indonesia.
Dukungan tersebut setidaknya sudah ditunjukan 16 serikat buruh, seperti KSPI, FSPMI, SPN,
Aspek Indonesia, FSP KEP KSPI, Farkes, KSPSI, dan FSP TSK KSPSI.
"Dalam proses pembahasannya pun, pemerintah dan DPR RI sudah melibatkan berbagai pihak.
Mulai dari Kadin Indonesia, Apindo, Hipmi, maupun dari berbagai organisasi buruh dan pekerja.
Sehingga bisa dicapai win-win solution antara buruh dan pengusaha. Dengan demikian tidak
ada yang saling dirugikan satu sama lain. Karena hakikat keberadaan sebuah undang-undang
adalah untuk menjawab persoalan secara bersama-sama," ujar Bamsoet usai menerima
perwakilan buruh dari KSBSI, KSPSI, KSPN, K-Sarbumusi, FS Kahutindo, dan FSP BUN di Ruang
Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (25/8/2020).
Turut hadir antara lain Ketua Umum SPSI Yorys Raweyai, DEN KSBSI Elly Silaban, DPP KSPSI
Bibit Gunawan, DPP KSPN Ristadi, dan DPP K-Sarbumusi Syaifullah Bahri.
Mantan Ketua DPR RI ini juga mengapresiasi catatan yang disampaikan buruh terhadap klaster
ketenagakerjaan agar dikembalikan sesuai ketentuan hukum sebelumnya.
Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan berbagai putusan atas gugatan buruh di masa lalu
terkait uji materi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan terkait isu Perjanjian Kerja Waktu
274
