Page 277 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 277

Judul               PKS Melunak soal Omnibus Law Cipta Kerja
                Nama Media          cnnindonesia.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200826093209-32-
                                    539359/pks-melunak-soal-omnibus-law-cipta-kerja
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-08-26 14:43:17
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              PKS  mengapresiasi  kesepakatan  DPR  dan  16  serikat  buruh  tentang  klaster  ketenagakerjaan
              dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.



              PKS MELUNAK SOAL OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
              Jakarta -  Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja mulai
              melunak. Anggota Badan Legislasi (Baleg)  DPR  RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (  PKS
              ),  Mulyanto  kini  menyambut  baik  kesepakatan  yang  terjalin  dengan  sejumlah  serikat  buruh
              mengenai RUU  Omnibus Law  Cipta Kerja.

              Tim Perumus yang terdiri dari perwakilan DPR dan 16 serikat buruh mencapai 4 kesepahaman
              mengenai klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

              "PKS menyambut baik butir-butir kesepakatan yang dihasilkan Tim Perumus RUU Cipta Kerja
              antara DPR dan berbagai organisasi Serikat Pekerja," kata Mulyanto, Rabu (26/5).


              Mulyanto berharap kesepahaman yang terjalin dengan kalangan buruh dibahas lebih lanjut lewat
              butir-butir Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) berbagai fraksi dalam rapat selanjutnya.

              Dia  menegaskan  bahwa  sikap  PKS  terhadap  klaster  ketenagakerjaan  tegas  yakni  harus  bisa
              melindungi hak-hak pekerja sebagaimana yang sudah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2013
              tentang Ketenagakerjaan.

              Mulyanto memandang isi ketentuan regulasi tersebut sudah cukup adil dalam mengakomodasi
              kepentingan pihak-pihak terkait. dan sudah 25 kali dikaji melalui judicial review (uji materi) di
              Mahkamah Konstitusi (MK). Itu semua sama dengan kesepahaman yang terjalin antara DPR
              dengan 16 serikat buruh.

              Diketahui, dulu fraksi Demokrat dan PKS menolak ikut membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
              Keduanya menolak mengirim utusan karena saat ini ada hal yang lebih penting untuk diurusi,
              yakni dampak dari pandemi virus corona.

                                                           276
   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282