Page 321 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

"Jadi terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Upah, Pesangon, Hubungan Kerja, PHK,
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Jaminan Sosial, dan materi muatan lain yang
terkait dengan putusan MK, harus didasarkan pada putusan MK," kata Willy kepada
CNNIndonesia.com.

Kesepakatan kedua adalah soal sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker akan
dikembalikan sesuai ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kesepakatan ketiga berkenaan dengan hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap
perkembangan industri 4.0. Nantinya, hubungan itu pengaturannya dapat dimasukkan di dalam
RUU Ciptaker dan terbuka terhadap masukan publik.

"Dan (poin) terakhir akan memasukkan pokok-pokok pikiran dari serikat buruh ke dalam DIM
(daftar inventarisasi masalah) tiap fraksi," kata Willy.

Selain itu, lanjut Willy, DPR akan memperjuangkan asipirasi buruh untuk mempersingkat masa
sengketa perburuhan yang prosesnya sering kali berlarut-larut.

"Iya itu salah satu pokok pikiran yang akan kita masukkan ke dalam DIM," ujar Willy.

Diketahui serikat buruh dan pekerja sempat menyatakan satu suara menolak RUU Ciptaker.
Bahkan, pada 20 Juli 2020 lalu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan keluar
dari tim teknis pembahasan Klaster Ketenagakerjaan yang dibentuk oleh Menko Perekonomian
Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Namun pada 12 Agustus 2020, KSPI mengubah sikap dengan ikut bergabung lagi dalam
pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker, kali ini bersama DPR.

Sejumlah pasal yang menjadi poin keberatan serikat buruh dan pekerja adalah terkait
pengaturan upah minimum. Dalam RUU Omnibus Law Ciptaker pemerintah hanya
memberlakukan Upah Minimum Provinsi (UMP). Itu berarti, Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK) akan dihapuskan.

Selain itu, buruh dan pekerja juga keberatan pada pasal yang menghapus batasan kerja kontrak
dan outsourcing pada sektor tertentu alias sistem tersebut boleh berlaku pada semua lini bisnis.
Sebelumnya, pemerintah melarang sistem kerja kontrak dan outsourcing pada sektor yang
sifatnya tetap atau memiliki keberlanjutan.

(osc).

320