Page 320 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 320
Judul 4 Poin Kesepakatan DPR-Buruh di Tengah Polemik RUU Ciptaker
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200826092636-32-
539354/4-poin-kesepakatan-dpr-buruh-di-tengah-polemik-ruu-ciptaker
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-26 13:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Willy Aditya (None) Jadi terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Upah, Pesangon,
Hubungan Kerja, PHK, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Jaminan Sosial, dan materi
muatan lain yang terkait dengan putusan MK, harus didasarkan pada putusan MK
neutral - Willy Aditya (None) Dan (poin) terakhir akan memasukkan pokok-pokok pikiran dari
serikat buruh ke dalam DIM (daftar inventarisasi masalah) tiap fraksi
positive - Willy Aditya (None) Iya itu salah satu pokok pikiran yang akan kita masukkan ke dalam
DIM
Ringkasan
DPR dan serikat buruh bertemu lalu menyepakati empat hal terkait Omnibus Law RUU Ciptaker
usai pimpinan menemui perwakilan buruh yang demonstrasi.
4 POIN KESEPAKATAN DPR-BURUH DI TENGAH POLEMIK RUU CIPTAKER
Jakarta - DPR RI mengklaim telah menyepakati setidaknya empat poin dengan buruh terkait
Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja ( RUU Ciptaker ). Kesepakatan itu
tercapai setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dua pimpinan Badan Legislasi
(Baleg) DPR, Willy Aditya dan Supratman Andi Agtas menemui massa demonstran gabungan
serikat buruh yang menolak RUU Ciptaker di depan Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (25/8).
Berdasarkan paparan Willy, poin-poin kesepakatan yang dicapai sebenarnya sama persis dengan
poin kesepakatan antara DPR dan perwakilan serikat pekerja yang tergabung dalam Tim
Perumus Klaster Ketenagakerjaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada Jumat (21/8) lalu.
Poin pertama materi muatan Klaster Ketenagakerjaan RUU Ciptaker yang sudah diatur dalam
putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tak bisa diganggu gugat.
319
