Page 323 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 323

Segera Daftar Nomor Rekening di BPJS Ketenagakerjaan  Pencairan BLT Upah yang direncanakan
              pada 27 Agustus ini merupakahn tahap pertama, sebab masih ada  2 juta rekening  yang belum
              dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

              Menaker  Ida  mendorong  pekerja  yang  belum  menyerahkan  data  nomor  rekening  ke  BPJS
              Ketenagakerjaan  untuk  segera  menyerahkan  data  rekeningnya  ke  perusahaan  tempatnya
              bekerja.

              Bahkan Menaker Ida berharap BPJS Ketenagakerjaan mengerahkan cabang-cabangnya untuk
              mendorong  perusahaan  yang  belum  memberikan  nomor  rekening  pekerjanya  supaya  segera
              menyerahkan.

              Sementara kepada perusahaan yang belum menyerahkan data rekening pekerjanya, Menaker
              Ida mengingatkan supaya segera menyerahkan.

              Perusahaan  yang  tidak  menyerahkan  data  rekening  pekerjanya  akan  diberikan  sanksi
              administrasi berupa teguran sampai pada penghentian pelayanan publik.

              HRD  yang  belum  memasukkan  data  nomor  rekening  karyawan  di  SIPP  Online  BPJS
              Ketenagakerjaan sebagai penerima bantuan subsidi upah, bisa mengikuti tahapan pengisian data
              berikut:  Akses  https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id/  ;  Login dengan email dan password
              yang telah terdaftar;  Pilih menu monitoring iuran;  Klik detail tenaga kerja pada kolom action;
              Kemudian akan tampil informasi tenaga kerja;  Pilih koreksi data TK masal;  Download template
              excel;  Isi data Nomor Rekening, Nama Rekening dan Nama Bank;  Kemudian pilih upload setelah
              selesai pengisian tabel;  Tunggu hingga prosesnya selesai;  Akan ada notifikasi yang artinya data
              Anda telah tersimpan.

              Bansos pemerintah  untuk pekerja di tengah pandemi Covid-19 ini ditargetnya menjangkau 15,7
              juta karyawan. Jumlah ini bertambah dari rencana awal yakni 13,7 juta.

              Penambahan ini dilakukan setelah koordinasi rapat lintas Kementerian atau Lembaga memberi
              kesempatan pegawai pemerintah non PNS (PPNPN) yang tak menerima gaji ke-13 dan sebagai
              peserta BPJS Ketengakerjaan, mereka berhak menerima subsidi upah.

              Berikut syarat yang wajib dipenuhi penerima subsidi upah tersebut, meliputi:  Pekerja merupakan
              Warga  Negara  Indonesia  yang  dibuktikan  dengan  Nomor  Induk  Kependudukan;    Terdaftar
              sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang
              dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan:  Peserta yang membayar iuran dengan besaran
              iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada
              BPJS Ketenagakerjaan;  Pekerja/buruh penerima upah;  Memiliki rekening bank yang aktif;  Tidak
              termasuk  dalam  peserta  penerima  manfaat  program  kartu  Prakerja;    Peserta  yang  terdaftar
              sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020.

              Subsidi upah ini akan ditransfer langsung ke rekening karyawan yang telah didaftarkan oleh HRD
              masing-masing melalui  https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id/  ..
















                                                           322
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328