Page 228 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 228

Adapun manfaat JKP ini akan diberikan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja
              (PHK).  Program  ini  merupakan  terobosan  baru  yang  dilakukan  oleh  Kementerian
              Ketenagakerjaan ( Kemnaker ).

              Dirjen  Binwasnaker  dan  K3  Kemnaker,  Haiyani  Rumondang  mengatakan,  pihaknya  terus
              melakukan sosialisasi program JKP kepada pengusaha, pekerja, pengawas ketenagakerjaan dan
              pemangku kepentingan lainnya.

              "Sosialisi ini sebagai wujud komitmen agar semua pihak dapat mempunyai pemahaman yang
              sama, dan mengimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan perundang-
              undangan tersebut," kata Haiyani dalam keterangan persnya, Jumat (9/4/2021).

              Lebih lanjut, Haiyani menyampaikan, manfaat dari program JKP ini sangat luar biasa bagi para
              pekerja yang sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.

              "Adapun di antara manfaat besar dari JKP adalah pertama, adanya uang tunai selama enam
              bulan. Kedua, akses informasi pasar kerja, dan ketiga, jasa pelatihan," tandasnya.

              Sementara, Direktur Jaminan Sosial, Retno Pratiwi mengatakan, setelah dicermati dan dipelajari
              bahwa ketika pekerja terkena-PHK, benar-benar diperlukan adanya perlindungan sosial.

              "Oleh karena itu, dengan adanya Program JKP harapanya yang utama adalah mempersiapkan
              pekerja yang terkena PHK untuk dapat bekerja kembali dengan adanya informasi pasar kerja,
              serta manfaat dari pelatihan-pelatihan," tandasnya.
              Deputi  Direktur  Bidang  Project  Management  Office  BPJS  Ketenagakerjaan,  Romie  Erfianto,
              menambahkan, terkait sumber pendanaan tidak ada penambahan iuran pada peserta.

              Pasalnya,  modal  awal  program  ini  berasal  dari  pemerintah,  dari  rekomposisi  iuran  program
              jaminan sosial yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan presentase iuran Jamsos dari
              program yang telah ada, seperti JKK (0, 14%), JKM (0,1) dan tidak mengurangi manfaat dari
              program yang telah ada.

              Sumber: BeritaSatu.com.



































                                                           227
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233