Page 299 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 299
Judul Menaker: Pekerja Komorbid, Ibu Hamil dan Menyusui WFH Saat PPKM
Darurat
Nama Media liputan6.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4603262/menaker-pekerja-
komorbid-ibu-hamil-dan-menyusui-wfh-saat-ppkm-darurat
Jurnalis Tira Santia
Tanggal 2021-07-09 20:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta perusahaan untuk mengizinkan pekerja yang
memiliki kormobid, ibu hamil, atau menyusui, agar dapat bekerja dari rumah atau Work From
Home (WFH). "Saya kira ini demi dan atas nama kemanusiaan agar mereka diberi kesempatan
kerja dari rumah," kata Menaker Ida Fauziyah saat memimpin Rapat Koordinasi PPKM Darurat
dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Jawa-Bali,
Kadin, dan Apindo pada Jumat (8/7/2021) secara virtual.
MENAKER: PEKERJA KOMORBID, IBU HAMIL DAN MENYUSUI WFH SAAT PPKM
DARURAT
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta perusahaan untuk mengizinkan pekerja yang
memiliki kormobid, ibu hamil, atau menyusui, agar dapat bekerja dari rumah atau Work From
Home (WFH).
"Saya kira ini demi dan atas nama kemanusiaan agar mereka diberi kesempatan kerja dari
rumah," kata Menaker Ida Fauziyah saat memimpin Rapat Koordinasi PPKM Darurat dengan
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Jawa-Bali, Kadin,
dan Apindo pada Jumat (8/7/2021) secara virtual.
Dalam arahannya, Menaker Ida juga meminta pekerja yang menggunakan fasilitas kendaraan
umum supaya menggunakan masker rangkap atau double masking agar bisa lebih terlindungi
dari COVID-19 varian baru seperti Delta.
Selanjutnya, ia meminta para pengusaha agar segera memastikan kejelasan terkait kategori jenis
usahanya, dengan cara mengkonsultasikan kepada Dinas Perindustrian atau Satgas Penanganan
COVID-19 setempat. Sehingga dapat dipastikan usahanya masuk pada sektor esensial, non-
esensial, atau kritikal.
"Ini dimaksudkan agar pencegahan dan penanganan COVID-19 di perusahaan sesuai dengan
peraturan yang ada, khususnya selama masa PPKM Darurat," jelasnya.
298
