Page 301 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021

Judul Airlangga: PPKM Jangan Dijadikan Alasan Melakukan PHK
Nama Media rri.co.id
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://rri.co.id/ekonomi/1108660/airlangga-ppkm-jangan-dijadikan-
alasan-melakukan-phk
Jurnalis Magdalena
Tanggal 2021-07-09 20:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Kita
mengingatkan pada para pengusaha bahwa PPKM Darurat ini baru berlangsung selama dua
minggu. Kalau melakukan PHK dalam waktu dua minggu ini menurut saya ini bukan sesuatu
yang sesuai. Karena sektor esensial masih dapat beroperasi, dan sektor lain akan kami lihat
kasus per kasus

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Jadi kalau
ada perusahaan yang melakukan PHK karena PPKM Darurat, ini dalam tanda petik bukan sesuatu
hal yang pada tempatnya. Pemerintah akan terus melihat karena pemerintah telah banyak
memberikan fasilitas berupa kemudahan dari sisi perbankan, insentif bagi UKM, dan subsidi
bunga hingga tiga persen. Sehingga kalau ada PHK, kita akan lihat kasus per kasus tidak
digeneralisir

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Bantuan
beras tersebut akan diberikan pada 20 juta masyarakat, dengan rincian sepuluh juta penerima
Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 juta lainnya adalah penerima Bantuan Sosial Tunai
(BST)

Ringkasan
Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta perusahaan-perusahaan
untuk tidak menjadikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM
Darurat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). "Kita mengingatkan pada para
pengusaha bahwa PPKM Darurat ini baru berlangsung selama dua minggu. Kalau melakukan
PHK dalam waktu dua minggu ini menurut saya ini bukan sesuatu yang sesuai. Karena sektor
esensial masih dapat beroperasi, dan sektor lain akan kami lihat kasus per kasus," tegas
Airlangga dalam keterangan pers terkait perkembangan pelaksanaan PPKM Darurat, Jumat
(9/7/2021).

300