Page 297 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 297

Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan untuk mengizinkan pekerja yang
              memiliki kormobid, ibu hamil, atau menyusui, agar mereka dapat bekerja dari rumah atau Work
              From  Home  (WFH).  "Saya  kira  ini  demi  dan  atas  nama  kemanusiaan  agar  mereka  diberi
              kesempatan kerja dari rumah," kata Menaker Ida Fauziyah saat memimpin Rapat Koordinasi
              PPKM  Darurat  dengan  Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  seluruh
              Wilayah Jawa-Bali, Kadin, dan Apindo pada Jumat (8/7) secara virtual.



              PPKM DARURAT, MENAKER IDA MINTA PEKERJA KOMORBID, IBU HAMIL, DAN
              MENYUSUI BEKERJA WFH

              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan untuk mengizinkan pekerja yang
              memiliki kormobid, ibu hamil, atau menyusui, agar mereka dapat bekerja dari rumah atau Work
              From Home (WFH).

              "Saya  kira  ini  demi  dan  atas  nama  kemanusiaan  agar  mereka  diberi  kesempatan  kerja  dari
              rumah,"  kata  Menaker  Ida  Fauziyah  saat  memimpin  Rapat  Koordinasi PPKM  Darurat dengan
              Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Jawa-Bali, Kadin,
              dan Apindo pada Jumat (8/7) secara virtual.

              Dalam arahannya, Menaker Ida juga meminta pekerja yang menggunakan fasilitas kendaraan
              umum supaya menggunakan masker rangkap atau double masking agar bisa lebih terlindungi
              dari Covid-19 Delta .

              Selanjutnya, dia meminta para pengusaha agar segera memastikan kejelasan terkait kategori
              jenis  usahanya,  dengan  cara  mengkonsultasikan  kepada  Dinas  Perindustrian  atau  Satgas
              Penanganan Covid-19 setempat.

              Hal itu untuk memastikan usahanya masuk pada sektor esensial, non-esensial, atau kritikal.

              "Ini  dimaksudkan  agar  pencegahan  dan  penanganan  Covid-19  di  perusahaan  sesuai  dengan
              peraturan yang ada, khususnya selama masa PPKM Darurat," jelasnya.

              Tak  hanya  itu,  Menaker  Ida  juga  meminta  perusahaan  yang  berada  di  Jawa  dan  Bali  agar
              melakukan tes Covid-19 secara berkala untuk para pekerjanya dengan metode sampling.

              Hal tersebut guna memutus mata rantai penyebaran Covi-19 pada masa PPKM Darurat.

              Misalnya bila positivity rate -nya (rasio positif Covid-19) mencapai 10 persen, maka proses kerja
              seharusnya  dihentikan.  Sementara  jika  positive  rate  di  atas  lima  persen,  maka  yang  harus
              dilakukan pihak perusahaan adalah dengan memperketat protokol kesehatan.

              "Dan selanjutnya bila positive rate di bawah lima persen, meskipun masih normal, namun tetap
              harus waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Menaker Ida.

              Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badang Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya
              Jati menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya melihat sebagaian besar institusi masih kurang
              dalam  menaati  penggunaan  masker,  mencuci  tangan,  fasilitas  hindari  kerumunan,  dan
              pelaksanaan Worf From Office (WFO), serta WFH.

              "Jadi  kami  memerlukan  dukungan  dari  sektor  ketenagakerjaan  untuk  selalu  mengingatkan
              semua pelaku usaha, disnaker untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," ujar Raditya.




                                                           296
   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302