Page 302 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021

AIRLANGGA: PPKM JANGAN DIJADIKAN ALASAN MELAKUKAN PHK

Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta perusahaan-perusahaan
untuk tidak menjadikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM
Darurat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kita mengingatkan pada para pengusaha bahwa PPKM Darurat ini baru berlangsung selama dua
minggu. Kalau melakukan PHK dalam waktu dua minggu ini menurut saya ini bukan sesuatu
yang sesuai. Karena sektor esensial masih dapat beroperasi, dan sektor lain akan kami lihat
kasus per kasus," tegas Airlangga dalam keterangan pers terkait perkembangan pelaksanaan
PPKM Darurat, Jumat (9/7/2021).

Airlangga juga menegaskan, hal itu karena pemerintah telah memberikan banyak insentif bagi
dunia usaha dan akan terus memonitor perkembanganya agar tidak terjadi PHK.

"Jadi kalau ada perusahaan yang melakukan PHK karena PPKM Darurat, ini dalam tanda petik
bukan sesuatu hal yang pada tempatnya. Pemerintah akan terus melihat karena pemerintah
telah banyak memberikan fasilitas berupa kemudahan dari sisi perbankan, insentif bagi UKM,
dan subsidi bunga hingga tiga persen. Sehingga kalau ada PHK, kita akan lihat kasus per kasus
tidak digeneralisir," urai Airlangga.

Pada kesempatan tersebuit, Airlangga juga mengatakan bahwa tambahan bantuan beras
sebanyak 10 kilogram melalui Perum Bulog sudah disetujui dalam rapat internal dengan Presiden
Joko Widodo.

"Bantuan beras tersebut akan diberikan pada 20 juta masyarakat, dengan rincian sepuluh juta
penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 juta lainnya adalah penerima Bantuan Sosial
Tunai (BST)," pungkasnya.

301