Page 66 - Contoh Resume Harian & Kliping

Judul Kemnaker Terus Sosialisasikan Empat Aturan Pelaksana UU
Ciptaker
Nama Media wartaekonomi.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read330641/kemnaker-terus-
sosialisasikan-empat-aturan-pelaksana-uu-ciptaker
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-03-04 19:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) PP ini akan terus disosialisasikan dan kami berharap ada
pemahaman yang baik dari seluruh stakeholder, pengusaha,pekerja/buruh maupun pengawas
ketenagakerjaan terhadap perubahan dan penyempurnaan kebijakan pengupahan

positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) Pengusaha menjadikan pekerja sebagai aset yang harus
dikelola dengan baik. Sehingga bisa secara bersama-sama mengembangkan usaha dan
membantu pembangunan negara, serta turut menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui
pemenuhan hak-hak ketenagakerjaaan bagi para pekerjanya
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) Sehingga mampu memberikan konstribusi signifikan
dalam pengembangan usaha yang akan berdampak kepada kelangsungan bekerja dan
kesejahteraan pekerja dan keluarga

Ringkasan
Pemerintah akan menyosialisasikan empat peraturan pemerintah (PP) turunan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan secara masif.
Sosialisasi itu untuk menciptakan pemahaman yang sama di antara stakeholder terhadap
substansi seluruh aturan sehingga dapat meningkatkan implementasinya. Keempat PP
tersebut yakni PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, PP Nomor
35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,
dan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan.

66