Page 67 - Contoh Resume Harian & Kliping

KEMNAKER TERUS SOSIALISASIKAN EMPAT ATURAN PELAKSANA UU CIPTAKER

Pemerintah akan menyosialisasikan empat peraturan pemerintah (PP) turunan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan secara masif.

Sosialisasi itu untuk menciptakan pemahaman yang sama di antara stakeholder terhadap
substansi seluruh aturan sehingga dapat meningkatkan implementasinya.
Keempat PP tersebut yakni PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing, PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, dan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan.

"PP ini akan terus disosialisasikan dan kami berharap ada pemahaman yang baik dari seluruh
stakeholder, pengusaha,pekerja/buruh maupun pengawas ketenagakerjaan terhadap
perubahan dan penyempurnaan kebijakan pengupahan," kata Dirjen Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Haiyani Rumondang.
Kepada pengusaha, Haiyani meminta agar dapat mematuhi semua ketentuan yang sudah
ditetapkan. Para pengusaha diharapkan menggunakan fasilitas kebijakan yang memudahkan
kegiatan berusaha secara bijak dan proposional, dengan tetap mengedepankan itikad baik,
musyawarah dan mufakat, serta memiliki rasa kemitraan kepada pekerja, "Pengusaha
menjadikan pekerja sebagai aset yang harus dikelola dengan baik. Sehingga bisa secara
bersama-sama mengembangkan usaha dan membantu pembangunan negara, serta turut
menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak-hak ketenagakerjaaan bagi
para pekerjanya," ujarnya.

Sementara kepada pekerja atau buruh, Haiyani berharap agar bekerja penuh semangat dan
tanggungjawab, meningkatkan kompetensi diri, jeli melihat peluang pengembangan karir dan
penghasilan, selalu menjadi patner musyawarah yang produktif, dan menjadi bagian penting
dalam setiap peran, jabatan, atau tugas.
"Sehingga mampu memberikan konstribusi signifikan dalam pengembangan usaha yang akan
berdampak kepada kelangsungan bekerja dan kesejahteraan pekerja dan keluarga," ujarnya.

Kepada Pengawas Ketenagakerjaan, Haiyani mengatakan bahwa peran Pengawas
Ketenagakerjaan sangat penting. Tidak hanya memastikan penerapan dan penegakan hukum,
namun Pengawas Ketenagakerjaan juga perlu melakukan pembinaan, advokasi, dan
mendorong pihak pengusaha dan pekerja serta stakeholder terkait untuk
mengimplementasikan aturan.

67