Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 104

PARA PEKERJA YANG TERKENA PHK AKAN DIBANTU PEMERINTAH DALAM
              PROGRAM JPS
              Para  pekerja  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  akan  dibantu  Kementerian
              Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), yang berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan
              Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam Program Jaring Pengaman Sosial
              (JPS). Selain membantu pekerja korban PHK, program ini juga bertujuan untuk menciptakan
              lingkungan yang bersih dan sehat di desa.

              Program JPS diciptakan untuk menciptakan lapangan kerja bagi pekerja terdampak pandemi
              Covid-19, baik yang ter-PHK maupun dirumahkan, melalui program padat karya di pedesaan
              serta  mendukung  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  di  Indonesia  "Kolaborasi  ini
              menciptakan  lapangan  kerja  bagi  masyarakat  melalui  kegiatan  pemberdayaan  dan
              berkelanjutan,  sehingga  diharapkan  mampu  menekan  pengangguran"  kata  Menteri
              Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam acara Penyerahan Program Jaring Pengaman
              Sosial (JPS) di Desa Pandan Agung, Kabupaten Tuban, Jawa Timur Sabtu (24/10/2020).

              Kemnaker dan Kemendes PDTT tengah berkolaborasi membangun 1.000 sanitasi berupa sarana
              air bersih dan mandi, cuci, kakus (MCK) di desa-desa melalui Program Padat Karya Infrastruktur.
              Sebelumnya, bantuan padat karya sanitasi ini diberikan kepada 350 desa di Jawa Tengah.

              "Di  antara  Program  Padat  Karya  yang  kami  serahkan  saat  ini  adalah  Program  Padat  Karya
              Produktif untuk pembangunan sanitasi lingkungan dan air bersih," kata Ida.

              "Agar bantuan ini tepat sasaran, maka kami kolaborasi dengan Kemendes PDTT karena yang
              mengetahui desa yang membutuhkan program ini," tambahnya.

              Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,
              Abdul Halim Iskandar, mengatakan bahwa kolaborasi antara Kemendes PDTT dan Kemnaker
              merupakan wujud integrasi pembangunan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
              "Atas nama warga desa, kami ucapkan terima kasih atas bantuannya dan semoga kolaborasi ini
              berlanjut," kata Lurah Santri ini.

              Ia menambahkan, saat ada tawaran untuk program JPS Sanitasi Lingkungan dari Kemnaker,
              langsung disambut baik, karena ini untuk kepentingan masyarakat desa.

              "Kami  siap,  karena punya  74.953 desa  yang  siap  menerima  bantuan  untuk  warganya," kata
              mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

              Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, mengatakan bahwa untuk Jawa Timur, program
              ini akan menyasar 15 Kelompok yang berada di Kabupaten Tuban, 15 Kelompok di Kabupaten
              Gresik, dan 10 Kelompok di kabupaten Lamongan, di mana satu kelompok terdiri dari 20 orang
              pekerja.

              "Fokus utama program padat karya adalah pada pembangunan infrastruktur di pedesaan yang
              melibatkan warga atau swadaya masyarakat," ujarnya.













                                                           103
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109