Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 109

Menanggapi  hal  ini,  Kepala  Disnakertrans  DIY,  Aria  Nugrahadi,  mengatakan  hingga  saat  ini
              pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan teknis untuk penentuan UMP. "Karena
              2021 masuk siklus lima tahunan untuk kembali melakukan perhitungan KHL," ujarnya, Minggu
              (25/10/2020).

              Ia juga belum mengetahui apakah penetapan UMP dan UMK masih menggunakan  Peraturan
              Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan atau lainnya. Biasanya, UMP dan UMK ditetapkan
              pada  akhir  tahun  sebelum  tahun  berlaku,  dengan  dasar  penetapan  menggunakan  PP  No.
              78/2015, yang mengakumulasikan besaran inflasi dengan pertumbuhan ekonomi.

              Mendekati penetapan UMP dan UMK, Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
              (KSPSI) menyatakan sikap menolak wacana tidak dinaikkannya UMP dan UMK 2021, menolak
              penggunaan PP No.78/2015 dan Permenaker No. 18/2020 untuk menentukan UMP dan UMK,
              serta penetapan UMP dan UMK harus benar-benar mencapai KHL.

              Sekretaris KSPSI DIY, Irsyad Ade Irawan, menuturkan pihaknya telah melakukan survey KHL di
              DIY, yang hasilnya meliputi Kota Jogja Rp3.356.521, Sleman Rp3.268.287, Bantul Rp3.092.281,
              Kulonprogo Rp3.020.127, dan Gunungkidul Rp2.807.843. KHL ini cukup jauh jika dibanding UMK
              2020,  yakni  Kota  Jogja  Rp2.040.000;  Sleman  1.846.000;  Bantul  1.790.500;  Kulonprogo
              Rp1.750.500 dan Gunungkidul Rp1.705.000.

              Ketimpangan antara KHL dengan UMK ini kata dia, menyebabkan terjadinya defisit ekonomi yang
              pada  akhirnya  menimbulkan  dua  masalah  klasik  DIY,  yakni  kemiskinan  dan  ketimpangan
              ekonomi.  "DIY  masih  menjadi  provinsi  dengan  ketimpangan  tertinggi.  BPS  [Badan  Pusat
              Statustik] melaporkan pada Maret 2020 DIY gini ratio tercatat 0,432, tertinggi di Indonesia,"
              ungkapnya.

              Terkait Permenaker No. 18/2020, ia menjelaskan di situ memang ditambahkan empat komponen
              KHL,  menjadi  64  KHL.  Namun,  beberapa  jenis  KHL  mengalami  penurunan  kuantitas.  Ia
              mencontohkan komponen gula pasir yang tadinya 3 Kg turun menjadi 1,2 Kg, minyak goreng
              curah dari 2 Kg turun jadi 1,2 Kg, buah-buahan dari 7,5 Kg turun menjadi 4,5 Kg dan beberapa
              komponen lainnya yang jumlahnya mencapai 10 komponen.




































                                                           108
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114