Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 108

Judul               Buruh Jogja Minta UMP Naik, Begini Respons Pemda DIY
                Nama Media          harianjogja.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/10/25/510/1053528/bur
                                    uh-jogja-minta-ump-naik-begini-respons-pemda-diy
                Jurnalis            Lugas Subarkah
                Tanggal             2020-10-25 19:17:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Aria Nugrahadi (Kepala Disnakertrans DIY) Karena 2021 masuk siklus lima tahunan
              untuk kembali melakukan perhitungan KHL

              negative  -  Irsyad  Ade  Irawan  (Sekretaris  KSPSI  DIY)  DIY  masih  menjadi  provinsi  dengan
              ketimpangan tertinggi. BPS [Badan Pusat Statustik] melaporkan pada Maret 2020 DIY gini ratio
              tercatat 0,432, tertinggi di Indonesia



              Ringkasan

              Meski sudah hampir memasuki November, hingga saat ini Pemda DIY masih menunggu arahan
              Pemerintah Pusat terkait penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara Serikat Buruh
              menuntut UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

              UMP dan UMK di DIY diisukan tidak naik pada 2021 mendatang berkaitan dengan Peraturan
              Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 18/2020 tentang Perubahan atas Permenaker No.
              21/2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, yang meski komponen KHL ditambah, secara kuantitas
              ada beberapa jenis KHL yang mengalami penurunan.



              BURUH JOGJA MINTA UMP NAIK, BEGINI RESPONS PEMDA DIY

              Meski sudah hampir memasuki November, hingga saat ini Pemda DIY masih menunggu arahan
              Pemerintah Pusat terkait penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara Serikat Buruh
              menuntut UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

              UMP dan UMK di DIY diisukan tidak naik pada 2021 mendatang berkaitan dengan Peraturan
              Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 18/2020 tentang Perubahan atas Permenaker No.
              21/2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, yang meski komponen KHL ditambah, secara kuantitas
              ada beberapa jenis KHL yang mengalami penurunan.



                                                           107
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113