Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 131
Hari menerangkan masa pandemi Covid-19 telah 'melumpuhkan' sebagian sistem kerja. Namun,
ia mengatakan, jaksa agung memastikan, agar penanganan kasus, terutama korupsi tertangani
sampai tuntas.
Menurut Hari, pencapaian penanganan korupsi sepanjang masa pandemi, pun terbilang baik.
"Kita hormati saja hasil surveinya. Barangkali, setiap lembaga-lembaga survei akan berbeda
hasilnya. Tetapi, kami akan tetap " terang Hari.
Yang pasti, ia mengatakan, penilaian publik atas kinerja kepemimpinan Kejagung, akan menjadi
kritik untuk membuat lembaga penuntutan negara tersebut, menjadi semakin lebih baik. "Kami
akan terus memperbaiki kinerja, dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih baik," kata
Hari menambahkan.
Sebelumnya, Indonesia Political Review (IPR) merilis hasil survei tingkat kepuasan publik atas
kinerja pemerintahan, dan pemimpin kementerian lembaga kepresidenan 2020. Direktur
Eksekutif IPR Ujang Komaruddin dalam rilisnya mengatakan, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin
berada di peringkat ke-4 dengan tingkat kepuasan publik hanya 44,0 persen.
Angka kepuasan tersebut, lebih rendah dari tingkat kepuasan publik atas kinerja Menteri Pemuda
dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali yang berada di angka 44,8 persen di peringkat ke-3.
Sementara di level puncak, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mendapatkan
respons kepuasan publik tertinggi di angka 45,2 persen.
Adapun dua pejabat kementerian dan setingkat yang mendapatkan kepuasan publik terendah,
yakni Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung, dan Menteri Ketenegakerjaan (Menaker) Ida
Fauziah. Dua menteri tersebut berada di angka hanya 34,0 dan 33,3 persen tingkat kepuasan
publik.
Kepuasan publik atas kinerja Jaksa Agung Burhanuddin dan korpsnya tahun ini, sebetulnya
menurun. Pada Desember 2019, Indobarometer juga pernah merilis hasil survei akhir tahun lalu.
Dikatakan dalam survei tersebut, tingkat kepercayaan, dan kepuasan publik terhadap Kejagung
mencapai 52,9 persen, dengan tingkat ketidakpercayaan, dan angka ketidakpuasan sebesar 38,7
persen. Survei Indobarometer tersebut, menempatkan Kejagung sebagai lembaga hukum
terpercaya ketiga setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA).
130
