Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 166
Ketua umum FSP RTMM-SPSI Sudarto mengatakan pihaknya telah menyurati Presiden Joko
Widodo dan seluruh jajarannya untuk memohon perlindungan bagi anggota serikat pekerja yang
bekerja di industri hasil tembakau. Jika tarif cukai tembakau naik pada 2021, mereka terancam
kehilangan pekerjaannya lantaran produksi menurun.
"Pekerja dan buruh menjadi korban atas banyaknya pabrik yang tutup akibat regulasi dan
kebijakan yang tidak adil," ujar Sudarto di Jakarta, belum lama ini.
Dia mengatakan, kenaikan cukai 2020 sebenarnya telah mencekik para pekerja, ditambah lagi
pandemi COVID-19 yang menekan IHT. Walhasil, penghasilan pekerja pun turut terganggu dan
menurunkan kesejahteraan dan daya beli pekerja.
"Di mana peran pemerintah untuk melindungi rakyatnya khususnya yang menggantungkan
penghidupannya dari industri legal ini?" kata Sudarto. Dia mengatakan selama ini pemerintah
mengandalkan sektor IHT dalam penerimaan negara melalui cukai dan pajak hasil tembakau.
"Pekerja juga butuh kelangsungan bekerja dan penghidupan yang layak. IHT bukan sapi perah
bagi penerimaan negara, tetapi tidak ada stimulus yang signifikan untuk terus bisa bertahan,"
tegasnya.
Sebagai organisasi yang menaungi ratusan ribu pekerja IHT, FSP RTMM-SPSI mendesak
pemerintah untuk mengambil kebijakan berimbang atas regulasi dan kenaikan cukai rokok pada
2021.
"Kami berharap pemerintah membatalkan rencana kenaikan CHT dan HJE 2021 karena akan
berdampak langsung kepada pekerja IHT," ujarnya.
Pihaknya juga memohon kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar melibatkan seluruh
kementerian terkait dan pemangku kepentingan lainnya termasuk serikat pekerja dalam
pengambilan kebijakan cukai.
165
