Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 161
MENAKER: TAK PUAS DENGAN UU CIPTA KERJA, BISA GUGAT KE MAHKAMAH
KONSTITUSI
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjamin bahwa Undang-undang (UU) Cipta Kerja tetap
menyejahterakan pekerja. Namun jika ada yang tak puas, bisa mengajukan gugatan ke
Mahkamah Konstitusi (MK).
"Semua ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu [PKWT] dalam UU 13 tahun 2003 sama
dengan yang di Omnibuslaw. Bahkan, UU Cipta Kerja diatur perlindungan kepada pekerja kontrak
harus sama dengan ketentuan pekerja tetap, yakni berhak mendapatkan kompensasi bila selesai
kontraknya," kata Ida di Gresik, Sabtu (24/10/2020) seperti dikutip dari Antara--jaringan
Harianjogja.com.
Ida dalam kegiatan Maulud Nabi bersama serikat buruh Kabupaten Gresik yang dipusatkan di
Kantor Pemkab Gresik, mengakui banyak buruh yang menemuinya dan memprotes pengesahan
UU Cipta Kerja.
Hal ini, disadari karena banyak pekerja yang belum memahami UU Cipta Kerja secara utuh,
sehingga banyak ditemukan kesalahpahaman terhadap substansi undang-undang tersebut.
Ida mencontohkan terkait pekerja dikontrak seumur hidup. "Padahal, dalam UU Cipta Kerja tidak
ada ketentuan yang mengatur hal itu, karena batas maksimal masa kontrak akan diatur dalam
peraturan pemerintah, bisa lebih cepat menjadi pekerja tetap, atau bisa juga lebih lambat,"
katanya.
Oleh karena itu, Ida mengajak semua pihak untuk tetap menjaga kondusifitas, walaupun tidak
puas dengan UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI.
"Bila mungkin masih ada ketidakpuasan bisa digugat di Mahkamah Konstitusi, kami sedang
dalam tahap pemulihan ekonomi nasional, segala polemik mari kita sikapi dengan kepala dingin,"
katanya.
Menanggapi penjelasan Menaker, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Gresik Ali
Muchsin mengaku tidak puas, karena tidak menyentuh substansi dari UU Cipta Kerja.
"Tadi kan tidak jelas substansinya kalau yang baik itu apa, yang tidak baik itu apa, kami kan
tidak tahu. Jadi ya sedikit kecewa jika hanya penjelasan dengan jargon pasti baik-baik saja,
karena hari ini transparansi itu yang dibutuhkan," kata Ali kepada wartawan.
Ali mengaku serikat buruh akan tetap menggelar protes pada 27 Oktober di Kantor Gubernur
Jawa Timur, serta terus mendesak agar pemerintah mencabut UU Cipta Kerja.
Sumber : Antara.
160
