Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 222
BURUH MAU DEMO TOLAK KENAIKAN CUKAI ROKOK
Rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tahun depan berhembus. Rencananya
kenaikan cukai rokok berada di kisaran 13-20%.
Menanggapi hal tersebut Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) akan melakukan aksi demo.
Ketua Umum RTMM-SPSI Sudarto menegaskan kenaikan cukai di tahun 2020 sejatinya sudah
cukup mencekik dan menekan Industri Hasil Tembakau (IHT), ditambah dengan mewabahnya
pandemi COVID-19. Situasi ini berimbas pada pekerja dan anggota yang terlibat dalam industri
ini.
"Penurunan produksi telah menyebabkan penurunan penghasilan, kesejahteraan dan tentu daya
beli pekerja. Pemerintah butuh penerimaan cukai dan pajak hasil tembakau, akan tetapi pekerja
juga butuh kelangsungan bekerja dan penghidupan yang layak," kata Sudarto, Sabtu
(24/10/2020).
Dia mengungkapkan sebelumnya sudah disampaikan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko
Widodo (Jokowi) pada 9 September 2020 dengan tembusan kepada Kepala Staf Kepresidenan
RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian
Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktur Jenderal Bea Cukai.
Melalui surat tersebut, pihaknya memohon perlindungan atas hilangnya pekerjaan anggota
RTMM yang bekerja di IHT akibat pabrik yang tutup dikarenakan regulasi dan kebijakan yang
tidak adil sehingga pekerja buruh menjadi korbannya.
"IHT bukanlah sapi perah bagi penerimaan negara tanpa ada stimulus yang signifikan untuk bisa
bertahan walau alasan kesehatan selalu menjadi pertimbangan utama. Pengusaha bisa menutup
industrinya dan mengalihkan usahanya pada sektor lain tetapi bagaimana dengan pekerja
dengan tingkat pendidikan rendah dan ketrampilan terbatas," jelas dia.
Oleh karena itu FSP RTMM-SPSI yang menaungi dan mewakili 148.693 pekerja industri hasil
tembakau Indonesia mendesak pemerintah mengambil kebijakan berimbang atas regulasi dan
kenaikan cukai rokok di tahun depan. Pertama agar membatalkan rencana kenaikan cukai hasil
tembakau dan HJE pada tahun 2021 karena akan berdampak langsung pada pekerja industri
hasil tembakau.
Selanjutnya meminta Menteri Keuangan agar melibatkan kementerian terkait dalam mengambil
kebijakan cukai, di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian,
Kementerian Pertanian serta melibatkan pemangku kepentingan lainnya di antaranya
pengusaha, asosiasi IHT, pekerja/buruh dalam hal ini diwakili serikat pekerja FSP RTMM-SPSI,
petani, dan seluruh pihak terkait lainnya.
"Terakhir untuk melindungi industri rokok kretek sebagai industri khas Indonesia dan padat karya
yang paling rentan terkena program efisiensi di IHT," ujar Sudarto.
Sebelumnya, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Moefti juga
menyatakan hal yang sama untuk menolak kenaikan cukai rokok 2021.
Gaprindo meminta pemerintah memberikan waktu pemulihan bagi pelaku industri yang tengah
terpukul akibat pandemi dan kenaikan cukai tahun ini.
"Jangan sampai dihantam lagi dengan kenaikan cukai yang tinggi. Buat kami, kalau benar naik
19% itu tinggi sekali, sangat berat," kata Muhaimin.
221
