Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 59
negative - Saleh P Daulay (Wakil Ketua Fraksi PAN) Apabila bertentangan dengan konstitusi MK
bisa membatalkan UU Ciptaker seluruhnya
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tengah mengajukan permohonan legislative review
atau pengujian undang-undang (UU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permohonan itu
menuai pernyataan beregam sejumlah fraksi dan anggota DPR.
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengaku heran atas sikap dari serikat pekerja (SP)
tersebut. Penolakan dengan mengajukan legislative review atas UU Cipta Kerja (Ciptaker) dini-
jhttp:// lai janggal. Apalagi di setiap '|f pembahasan rancangan Undang-undang (RUU) Ciptaker,
elemen buruh selalu dilibatkan.
USULAN LEGISLATIVE REVIEW AGAK JANGGAL
DPR Heran Serikat Pekerja Tak Lewat MK
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tengah mengajukan permohonan legislative review
atau pengujian undang-undang (UU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permohonan itu
menuai pernyataan beregam sejumlah fraksi dan anggota DPR.
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengaku heran atas sikap dari serikat pekerja (SP)
tersebut. Penolakan dengan mengajukan legislative review atas UU Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai
janggal. Apalagi di setiap pembahasan rancangan Undang-undang (RUU) Ciptaker, elemen buruh
selalu dilibatkan.
"Mereka (SP) ini ke mana saja. Mereka setiap tingkatan pembahasan RUU ikut mengawal dan
ikut proses dari masukan masyarakat dan berbagai elemen sampai pandangan untuk
pembahasan selanjutnya dengari pemerintah. Sampai pembahasan daftar inventaris masalah
(DIM), semuanya ikut," tutur Rahmad Handoyo kepada INDOPOS, Minggu (25/10).
Apabila pada saat pembahasan terakhir, menurut Rahmad, serikat pekerja menyatakan menolak
itu adalah persoalan politik. Karena, ditegaskan Rahmad, sejak awal hingga akhir pembahasan
RUU Ciptaker, serikat pekerja selalu dilibatkan.
"Mereka itu ikut merumuskan dan dan ikut mengkritisi. Tapi kok tiba-tiba ada sesuatu. Seolah-
olah mereka tidak diundang," ucap politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Ia menjelaskan, setiap anggota dewan memiliki hak untuk mengusulkan undang-undang. Apabila
dalam perjalanan kemudian perlu dilakukan, langkah tersebut harus mengikuti peraturan, tata
tertib, dan seluruh mekanisme.
"Di DPR itu semua sudah ada mekanisme. Ada berapa orang dan ada berapa fraksi? Itu kan
sudah ada ketentuannya," imbuhnya.
Rahmad kembali mempertanyakan pengajuan legislative review serikat pekerja. Apabila ada
masalah-masalah pokok harus dievaluasi dalam UU Ciptaker, dikatakan Rahmad, sebaiknya,
dibawa ke ranah Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ingat ada UU dibatalkan secara keseluruhan MK, salah satunya UU Koperasi. Jadi, jangan
membuat banyolan lucu dengan legislative review," tegasnya.
58
