Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020

dimaksud bab I butir 158 dan bab II butir 223 lampiran 2 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan per-undang-undangan sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang nomor 15 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (PPP). UU PPP merupakan undang-
undang dibentuk secara khusus berdasar delegasi pasal 20A UUD 1945-Lalu, berdasar ketentuan
pasal 20 ayat (l) UUD 45 DPR memegang kekuasaan membentuk undang-un-dang. Oleh karena
itu, DPR berwenang membuat undang-undang baru untuk membatalkan undang-undang
Ciptaker melalui proses legislatif review.
Kemudian, merujuk ketentuan pasal 21 UUD 45 pembentukan undang-undang baru
sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dapat melalui prosesnya oleh anggota DPR memiliki
hak konstitusional mengajukan usul RUU. Oleh sebab itu, anggota DPR berwenang mengawali
proses legislative review dengan cara mengajukan usul RUU mengenai pembatalan UU Ciptaker.

Alasan selanjutnya, berpedoman pada ketentuan BAB I butir 145 dan butir 146.bab 3 butir 221
dan butir 227 serta BAB IV huruf E lampiran II UU PPP, maka pembatalan UU Ciptaker perlu
dilakukan DPR dengan secara tegas: (a) menyebutkan judul RUU yaitu rancangan undang-
undang tentang pencabutan undang-undang Cipta kerja; (b) hanya memuat 2 pasal yang pada
pokoknya berbunyi pasal l undang-undang Cipta kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
pasal 2 undang-undang (baru) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Lalu, pengusulan RUU tentang pencabutan UU Ciptaker oleh anggota-anggota DPR dapat
merujuk pada Ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf E UU PPP yang pada pokoknya mengatur bahwa
pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat harus diatur dengan undang-undang
munculnya aksi penolakan dari berbagai elemen. masyarakat atas pengesahan undang-undang
Cipta kerja yang dilakukan secara masif di berbagai daerah sejak tanggal 5 Oktober 2020 hingga
saat ini menunjukkan fakta adanya kebutuhan hukum dalam masyarakat yang harus dipenuhi
melalui undang-undang yaitu dengan membentuk undang-undang tentang pencabutan UU Cipta
Kerja.

Dan pada bagian lain dalam ketetapan MPR nomor IV/MPR/2001 tentang etika kehidupan
berbangsa terutama BAB II butir 2 yang mengatur mengenai etika politik dan pemerintahan
terdapat pula ketentuan bagi lembaga-lembaga negara termasuk lembaga DPR untuk tanggap
terhadap aspirasi rakyat sebelum memangku jabatannya tiap-tiap anggota DPR sendiri telah
mengucap sumpah kepada Allah Tuhan yang maha esa dengan kata-kata demi Allah.
"Berdasarkan alasan-alasan yuridis formal di atas, kami secara resmi dan terbuka mengajukan
permohonan kepada pimpinan fraksi-fraksi untuk mencabut undang-undang Cipta kerja melalui
proses legislative review di lembaga DPR," katanya, (nas)

caption:

KONSiSTEN-Buruh mengikuti aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja cfi Kawasan Patung Kuda
Arjuna Wiwaha, Jakarta, Kamis (22/10).

63