Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 60
Namun demikian, Rahmad tetap menghormati penolakan-penolakan terhadap UU Ciptaker
sejumlah elemen masyarakat. "Menolak dengan aksi di jalan silakan. Itu (aksi) kan dilindungi
konstitusi. Dan, meneruskan penolakan ke MK itu bagian dari pendidikan politik, jadi, jangan
berpikir negatif dulu terhadap MK. Karena ruang hukumnya di sana," bebernya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Debby Kumiawan menyerahkan sepenuhnya kepada fraksi
permohonan legislative review tersebut. "Sebagai anggota, sikap saya seperti sikap Fraksi
Demokrat. Bahwasanya menolak UU Ciptaker," katanya.
Ia mengaku terkejut dengan masuknya pasal pendidikan dalam RUU Ciptaker. "Kami sangat
menyesalkan pasal pendidikan muncul dalam UU Ciptaker. Dan, itu tidak hanya dirasakan saya,
tetapi seluruh teman-teman di Komisi X," ucap politisi Fraksi Demokrat itu.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh P Daulay mengatakan, saat ini tengah
mempelajari permohonan legislative review atas UU Ciptaker usulan serikat pekerja.
"Secara pribadi saya belum menerima surat itu.Bisa jadi surat sudah masuk di sekretariat Fraksi
PAN, karena kami saat ini tengah reses,".ujarnya.
Namun demikian, menurut Saleh, Fraksi PAN akan memperhatikan seluruh pendapat atau
aspirasi dari masyarakat. Karena salah satu ciri demokrasi itu kebebasan dalam menyampaikan
pendapat. "Masukan masyarakat ke DPR itu harus diapresiasi, dihormati, dan dihargai," katanya.
Apalagi, dikatakan Saleh, menyangkut produk legislasi. Karena produk legislasi akan mengikat
semua pihak, termasuk di dalamnya masyarakat Indonesia. "Kami akan pelajari sungguh-
sungguh usulan legislative review ini," tegasnya.
Ia menyebutkan, beberapa aspek akan dipelajari di antaranya argumen serikat pekerja yang
mengusulkan legislative review. Kesesuaian UU Ciptaker dengan kondisi riil saat ini, baik meliputi
substansi hingga materi.
Selain itu, aspek hukum pengajuan legislative review. "Kita akan lihat apakah betul sesuai
dengan argumen mereka. Ini akan terus kita kaji. Lalu bagaimana dampak dari legislative review
nanti. Tentu keputusan ini kita ambil dengan hati-hati, jangan sampai keputusan yang kita ambil
tidak sesuai dengan mekanisme hukum," katanya.
Saleh menambahkan, penolakan UU Ciptaker tidak saja melalui legislative review, tetapi ada
upaya hukum melalui yudisial review melalui MK. Karena, MK bisa saja menolak seluruh isi UU
Ciptaker atau membatalkan sebagian pasal yang merugikan warga negara. "Apabila
bertentangan dengan konstitusi MK bisa membatalkan UU Ciptaker seluruhnya," ucapnya, (nas)
59
