Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 63
Judul KSPI Tidak Kendor
Nama Media Indopos
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis MAS
Tanggal 2020-10-26 05:27:00
Ukuran 109x259mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 54.936.000
News Value Rp 274.680.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ini salah satu instrumen konstitusional ditempuh KSPI. Kami
telah ajukan permohonan kepada DPR melalui pimpinan fraksi. Kami berharap proses ini bisa
dilakukan DPR sebagai lembaga yang membuat UU Ciptaker bersama pemerintah
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Berdasarkan alasan-alasan yuridis formal di atas, kami secara
resmi dan terbuka mengajukan permohonan kepada pimpinan fraksi-fraksi untuk mencabut
undang-undang Cipta kerja melalui proses legislative review di lembaga DPR
Ringkasan
SEBELUMNYA, KSPI mengajukan permohonan legislative review kepada DPR. Dalam
permohonan itu, KSPI menolak UU Ciptaker. Serikat Pekerja menghendaki UU Cipkater
dibatalkan melalui cara-cara dan prosedur konstitusional sebagaimana diatur UUD 1945- "Ini
salah satu instrumen konstitusional ditempuh KSPI. Kami telah ajukan permohonan kepada DPR
melalui pimpinan fraksi. Kami berharap proses ini bisa dilakukan DPR sebagai lembaga yang
membuat UU Ciptaker bersama pemerintah," jelas Presiden KSPI Said Iqbal.
KSPI TIDAK KENDOR
SEBELUMNYA, KSPI mengajukan permohonan legislative review kepada DPR. Dalam
permohonan itu, KSPI menolak UU Ciptaker. Serikat Pekerja menghendaki UU Cipkater
dibatalkan melalui cara-cara dan prosedur konstitusional sebagaimana diatur UUD 1945- "Ini
salah satu instrumen konstitusional ditempuh KSPI. Kami telah ajukan permohonan kepada DPR
melalui pimpinan fraksi. Kami berharap proses ini bisa dilakukan DPR sebagai lembaga yang
membuat UU Ciptaker bersama pemerintah," jelas Presiden KSPI Said Iqbal.
Ia menyebutkan, ada beberapa alasan KSPI mengajukan legislative review. Di antaranya
membatalkan UU Ciptaker melalui proses legislative review dibutuhkan perangkat hukum yang
setidaknya memiliki tingkatan sama. Yaitu dengan undang-undang pengaturan ifu mengacu pada
ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Itu sebagaimana
62
