Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 81
Judul Ruang Dialog Jadi Jalan Tengah
Nama Media Kompas
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg3
Jurnalis Dedy Afrianto
Tanggal 2020-10-26 04:55:00
Ukuran 231x363mmk
Warna Warna
AD Value Rp 347.655.000
News Value Rp 1.042.965.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Beberapa pasal krusial terkait ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja,
yang telah disetujui oleh DPR untuk disahkan, disikapi beragam oleh publik. Di tengah hiruk-
pikuk dan pro-kontra tentang RUU tersebut, publik berharap terciptanya ruang dialog yang
kondusif bersama pemerintah dan DPR.
Jajak pendapat Litbang Kompas pada 20-22 Oktober mengindikasikan adanya harapan
masyarakat akan ruang dialog di tengah pro dan kontra terhadap Rancangan Undang-Undang
Cipta Kerja. Di tengah maraknya protes dan beragam tanggapan tentang RUU itu, publik
menaruh harapan kepada lembaga eksekutif ataupun legislatif untuk membuka ruang diskusi
bersama berbagai lapisan masyarakat.
RUANG DIALOG JADI JALAN TENGAH
Beberapa pasal krusial terkait ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja,
yang telah disetujui oleh DPR untuk disahkan, disikapi beragam oleh publik. Di tengah hiruk-
pikuk dan pro-kontra tentang RUU tersebut, publik berharap terciptanya ruang dialog yang
kondusif bersama pemerintah dan DPR.
Jajak pendapat Litbang Kompas pada 20-22 Oktober mengindikasikan adanya harapan
masyarakat akan ruang dialog di tengah pro dan kontra terhadap Rancangan Undang-Undang
Cipta Kerja. Di tengah maraknya protes dan beragam tanggapan tentang RUU itu, publik
menaruh harapan kepada lembaga eksekutif ataupun legislatif untuk membuka ruang diskusi
bersama berbagai lapisan masyarakat.
Dalam rapat paripurna DPR, 5 Oktober, RUU Cipta Kerja disepakati untuk disahkan. RUU itu
tinggal menunggu diundangkan oleh pemerintah.
Dialog rakyat dengan pemerintah dan DPR diyakini sebagai jalan terbaik mencari titik tengah di
antara beragam perbedaan pendapat. Cara ini menjadi harapan utama responden (39,7 persen)
dibandingkan upaya lain, seperti demonstrasi (29 persen) ataupun mengajukan uji materi ke
Mahkamah Konstitusi (14,5 persen).
80
