Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 83
serta pengobatan dan perawatan 15 persen dari total pesangon dan penghargaan masa kerja.
Jika pekerja memperoleh 28 kali upah dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja, uang
penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang diraih empat kali upah.
Ketentuan ini diubah di RUU Cipta Kerja. Bagi pekerja dengan masa kerja 24 tahun, uang
pesangon yang diberikan oleh perusahaan sembilan kali upah dan uang penghargaan masa kerja
sebanyak 10 kali upah. Selain itu, juga terdapat jaminan kehilangan pekerjaan maksimal 6 kali
upah yang ditanggung pemerintah. Secara total, uang yang diperoleh pekerja terkena PHK 25
kali upah.
Terkait perubahan aturan ini, 55.4 persen responden memilih ketentuan aturan 25 kali upah
dengan ketentuan sebagian di antaranya (enam kali upah) dijamin pemerintah. Sementara 29,8
persen lainnya lebih sepakat dengan aturan di UU Ketenagak erjaan, yakni 32 kali upah. Adanya
perbedaan pandangan ini boleh jadi disebabkan sejumlah kasus perusahaan yang sebelumnya
gagal membayar uang pesangon hak pekerja sesuai dengan ketentuan UU Ketenagak erjaan.
Perbedaan pandangan dalam menyikapi RUU Cipta Kerja juga muncul terkait dampak yang akan
ditimbulkan. Dari sisi pemerintah, RUU Cipta Kerja diyakini dapat menarik investasi ke Indonesia.
Investasi ini diharapkan memberikan efek domino perekonomian, termasuk membuka lapangan
pekerjaan.
Sementara publik terbagi pada dua pandangan dalam menilai dampak RUU Cipta Kerja. Lebih
dari separuh responden (51,7 persen) menyatakan tak yakin aturan ini dapat berdampak pada
investasi. Sebaliknya, 38.4 persen responden meyakini sejumlah perubahan aturan di RUU Cipta
Kerja dapat berdampak pada perbaikan iklim investasi.
Dari segala aspek, tampak bahwa pro dan kontra terjadi di masyarakat terkait RUU Cipta Kerja.
Pro dan kontra ini tentu dapat diselesaikan dengan jalur diskusi untuk mendengar suara
masyarakat sesuai dengan semangat demokrasi.
(DEDY AFRLANTO/ Litbang Kompas)
82
